Regulasi

Tak Cukup Kantongi Izin, Travel Haji dan Umrah Wajib Penuhi Standar Layanan Menurut PMHU 2/2026

Tak Cukup Kantongi Izin, Travel Haji dan Umrah Wajib Penuhi Standar Layanan Menurut PMHU 2/2026

Legalitas usaha menjadi pintu masuk bagi penyelenggara haji khusus dan umrah. Namun, kepemilikan izin belum cukup untuk menjamin penyelenggaraan perjalanan ibadah berjalan sesuai ketentuan. Kesiapan perusahaan, pemenuhan standar pelayanan, hingga mekanisme pengawasan juga menjadi bagian dari kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha.

Penegasan tersebut disampaikan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) dalam sosialisasi kebijakan perizinan berusaha bagi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (11/11/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah tersebut menghadirkan Muhammad Riduan, Kepala Subdirektorat Perizinan dan Akreditasi Haji Khusus, sebagai narasumber.

Riduan menjelaskan sejumlah ketentuan dalam Peraturan Menteri Haji dan Umrah (PMHU) Nomor 2 Tahun 2026, khususnya mengenai perizinan berusaha berbasis risiko, standar kegiatan usaha, pengawasan, serta sanksi administratif bagi PIHK dan PPIU.

"Penguatan regulasi perizinan berusaha ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan PIHK dan PPIU menjalankan kegiatan usahanya sesuai standar yang telah ditetapkan. Tidak hanya dari aspek legalitas, tetapi juga tata kelola perusahaan dan kualitas pelayanan kepada jemaah," jelas Riduan.

Kepemilikan izin bukan satu-satunya ukuran kepatuhan

PMHU Nomor 2 Tahun 2026 tidak hanya mengatur persyaratan untuk memperoleh Perizinan Berusaha (PB). Regulasi tersebut juga menetapkan standar kegiatan usaha yang harus dipenuhi PIHK dan PPIU selama menjalankan operasional.

Beberapa ketentuan yang diatur meliputi:

  • Sarana dan fasilitas: perusahaan wajib memiliki kantor operasional dengan luas minimal 50 meter persegi, ruang resepsionis (front office), serta ruang karyawan atau administrasi (back office).
  • Sumber daya manusia: struktur organisasi harus mencakup minimal tiga tenaga ahli bersertifikat kompetensi di bidang perjalanan wisata (tour leader), pemandu wisata (tour guide), dan pembimbing ibadah.
  • Tata kelola perusahaan: perusahaan wajib memiliki uraian tugas yang jelas untuk setiap posisi serta rencana pengembangan sumber daya manusia secara berkelanjutan.
  • Jaminan bank: PIHK dan PPIU wajib menyerahkan jaminan dalam bentuk deposito atau bank garansi atas nama biro perjalanan wisata, dengan masa berlaku enam tahun dan diterbitkan oleh Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPS Bipih).

Selain persyaratan tersebut, regulasi mengatur standar pelayanan yang harus diberikan kepada jemaah. Untuk PPIU, misalnya, Pasal 28 mewajibkan adanya perjanjian tertulis yang mencakup layanan bimbingan, kesehatan, transportasi, akomodasi, dan konsumsi.

Ketentuan ini memperlihatkan bahwa kepatuhan penyelenggara tidak berhenti pada kelengkapan dokumen perizinan. Pelaksanaan layanan sesuai perjanjian dengan jemaah juga menjadi bagian dari standar kegiatan usaha.

Rekomendasi Kanwil menjadi bagian dari verifikasi perizinan

Dalam sosialisasi di Pontianak, Riduan juga menyoroti keterlibatan Kantor Wilayah dan Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan kebijakan perizinan.

Kedua unsur kelembagaan tersebut berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk melakukan verifikasi administratif dan faktual, memberikan rekomendasi perizinan, serta melaksanakan pembinaan dan pendampingan kepada PIHK dan PPIU di daerah.

Riduan menegaskan bahwa rekomendasi Kantor Wilayah menjadi bagian penting dalam proses verifikasi sebelum perizinan berusaha diterbitkan.

"Rekomendasi Kantor Wilayah ini menjadi bagian penting dari proses verifikasi untuk memastikan kesiapan dan kesesuaian pelaku usaha sebelum perizinan berusaha diterbitkan," imbuh Riduan.

Dalam PMHU Nomor 2 Tahun 2026, persyaratan rekomendasi Kantor Wilayah juga tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 4. Rekomendasi asli tersebut harus masih berlaku minimal tiga bulan untuk pengajuan perizinan PIHK maupun PPIU.

Keterlibatan kantor daerah tidak hanya berkaitan dengan proses penerbitan izin. Pengawasan terhadap kegiatan usaha juga menjadi bagian dari mekanisme yang diatur dalam regulasi tersebut.

Pelanggaran standar usaha dapat berujung pada pencabutan izin

PMHU Nomor 2 Tahun 2026 mengatur enam bentuk sanksi administratif bagi pelaku usaha yang ditemukan melakukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap ketentuan perizinan berusaha, yaitu:

  • Teguran tertulis.
  • Denda administratif.
  • Penghentian sementara kegiatan.
  • Paksaan pemerintah.
  • Pembekuan perizinan berusaha.
  • Pencabutan perizinan berusaha.

Pengenaan sanksi mempertimbangkan tingkat pelanggaran dan dapat dilakukan secara bertahap maupun tidak bertahap. Sanksi tanpa tahapan dapat diterapkan apabila pelanggaran secara langsung membahayakan keselamatan dan keamanan jemaah, pelaku usaha, maupun masyarakat berdasarkan rekomendasi pengawasan.

Untuk PPIU, Pasal 54 memberikan contoh pelanggaran yang dapat dikenai teguran tertulis. Ketentuan tersebut mencakup tidak menyediakan minimal satu pembimbing ibadah untuk setiap 45 jemaah umrah, tidak memberikan pelayanan sesuai perjanjian tertulis, serta tidak menyampaikan rencana perjalanan umrah kepada Menteri sebelum keberangkatan.

Sementara itu, Pasal 55 mengatur denda administratif bagi PPIU yang melakukan pelanggaran berulang atau gagal memenuhi sejumlah kewajiban pelayanan. Besaran denda ditetapkan sebesar empat kali nilai bank garansi PPIU.

Dalam kondisi tertentu, pelanggaran juga dapat berujung pada penghentian sementara kegiatan, pembekuan, hingga pencabutan perizinan berusaha.

Dengan demikian, kepemilikan izin tidak menghilangkan kewajiban penyelenggara untuk mempertahankan standar operasional dan pelayanan selama kegiatan usaha berlangsung.

Transparansi dan hak jemaah menjadi bagian dari kepatuhan

Di luar aspek administratif dan operasional, Kemenhaj turut menekankan pentingnya transparansi informasi, pemenuhan hak jemaah, serta penanganan pengaduan secara responsif.

Aspek pengaduan juga memperoleh pengaturan khusus dalam Pasal 38 PMHU Nomor 2 Tahun 2026. Jemaah umrah dapat menyampaikan pengaduan atas kekurangan pelayanan kepada PPIU dan/atau Kementerian, baik secara elektronik maupun nonelektronik.

PPIU wajib menindaklanjuti pengaduan tersebut dan melaporkan pengaduan jemaah kepada Kementerian setiap tahun melalui Sistem Informasi Kementerian.

Menutup pemaparan, Riduan mengingatkan pelaku usaha agar menjalankan seluruh ketentuan yang berlaku dan terus meningkatkan kualitas pelayanan.

"Pada akhirnya, kita harus memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang aman, transparan, dan berkualitas. Karena itu, kami berharap seluruh pelaku usaha dapat menjalankan ketentuan yang berlaku dan terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah," pungkas Riduan.

Bagi industri haji dan umrah, penerapan PMHU Nomor 2 Tahun 2026 menempatkan kepatuhan sebagai bagian dari keberlangsungan kegiatan usaha. Standar perusahaan, pengawasan operasional, dan pemenuhan hak jemaah menjadi aspek yang saling berkaitan dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah.

Sumber: Kemenhaj

Bagikan