Jakarta — Kunjungan Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf ke Uzbekistan pada awal September 2026 tidak hanya berbicara tentang kedekatan sejarah Islam Indonesia dan Asia Tengah. Di balik narasi penguatan wisata religi, terdapat agenda yang lebih konkret: membuka konektivitas penerbangan, memperluas rute perjalanan umrah, dan mendorong masuknya wisatawan Indonesia ke Uzbekistan.
Irfan bertemu Gubernur Samarkand Adiz Boboev pada Sabtu (5/9/2026). Salah satu hal yang dibahas adalah peluang membuka penerbangan langsung Indonesia-Uzbekistan untuk meningkatkan mobilitas wisatawan sekaligus memperluas pilihan perjalanan dalam paket umrah.
Pertemuan tersebut kemudian berlanjut dengan agenda yang memperlihatkan sisi lain dari kerja sama ini.
Pada 6 September, Irfan menghadiri pembukaan Hadith Hotel, hotel bintang lima di kompleks Imam Bukhari, Samarkand. Pemerintah Uzbekistan menyebut hotel tersebut dibangun bersama investor Indonesia dan ditujukan antara lain untuk melayani jemaah lokal maupun internasional yang mengunjungi kompleks Imam Bukhari. Hotel itu memiliki 120 kamar dengan kapasitas 240 tamu.
Kantor Urusan Muslim Uzbekistan juga melaporkan bahwa dalam rangkaian acara tersebut, Irfan dan Gubernur Samarkand membahas upaya menarik lebih banyak jemaah Indonesia serta kemungkinan penerbangan khusus melalui program Umra+.
Uzbekistan memang sedang membidik pasar Indonesia
Jika dilihat dari kebijakan Uzbekistan, rencana tersebut bukan gagasan yang baru muncul dalam kunjungan September.
Pemerintah Uzbekistan telah menyiapkan program “Umrah Plus” yang menggabungkan perjalanan umrah ke Arab Saudi dengan kunjungan ke sejumlah situs sejarah dan keislaman di Uzbekistan, termasuk Samarkand dan Bukhara.
Bahkan, pemerintah Uzbekistan memberikan insentif finansial untuk menarik wisatawan dari Indonesia dan Malaysia.
Berdasarkan kebijakan resmi Pemerintah Uzbekistan, Komite Pariwisata memberikan subsidi US$100 untuk setiap wisatawan asal Indonesia atau Malaysia yang dibawa ke Uzbekistan dalam kerangka program “Umrah Plus”. Subsidi tersebut diberikan kepada operator tur Uzbekistan. Skema ini berlaku hingga 31 Desember 2026.
Ketentuan tersebut merupakan bagian dari Resolusi Kabinet Menteri Uzbekistan Nomor 6 tanggal 9 Januari 2026 tentang langkah tambahan untuk menjalankan program “Umrah Plus”.
Rute umrah juga sudah dirancang
Yang lebih menarik, Uzbekistan tidak hanya menawarkan destinasi, tetapi juga telah menyusun kemungkinan konektivitasnya.
Dalam dokumen resmi pemerintah, rute yang direncanakan mencakup Jakarta–Samarkand–Jeddah–Jakarta dan Jakarta–Bukhara–Jeddah–Jakarta. Ada pula rute serupa dari Kuala Lumpur. Pemerintah Uzbekistan menyatakan akan mengupayakan keterlibatan sejumlah pesawat serta menyediakan pilihan penerbangan dengan harga kompetitif bagi perusahaan perjalanan yang mengikuti program tersebut.
Upaya tersebut masih merupakan bagian dari pengembangan program, bukan berarti seluruh rute tersebut sudah menjadi penerbangan reguler yang berjalan.
Pada Juli 2026, Kementerian Luar Negeri Uzbekistan juga mencatat pembahasan khusus mengenai peningkatan arus wisatawan dari Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Pertemuan itu membahas peningkatan penerbangan dari Malaysia serta peluncuran penerbangan langsung dari Indonesia dan Singapura, sekaligus promosi wisata ziarah melalui program “Umrah Plus”.
Jadi, Apa Kepentingan Indonesia?
Dari sisi Indonesia, kerja sama dengan Uzbekistan tidak hanya menyangkut wisata religi. Kementerian Haji dan Umrah melihat peluang untuk memperluas pilihan perjalanan dalam paket umrah, sekaligus mengembangkan konektivitas penerbangan, industri halal, dan ekonomi digital.
Dalam pertemuan dengan Ketua Komite Pariwisata Uzbekistan Abdulaziz Akkulov di Tashkent, Senin (8/9/2026), Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf secara langsung menyebut “Umrah Plus Uzbekistan” sebagai tawaran yang menarik bagi jemaah umrah.
Konsepnya adalah memadukan perjalanan umrah ke Arab Saudi dengan kunjungan ke Uzbekistan, terutama Samarkand dan Bukhara yang memiliki kaitan kuat dengan sejarah keilmuan Islam. Irfan juga mengusulkan pengembangan program pendalaman hadis di Samarkand, termasuk mengadaptasi tradisi pesantren Indonesia yang mengkhatamkan Shahih Bukhari pada Ramadan.
“Imam Bukhari merupakan guru spiritual bagi banyak orang di Indonesia. Di Bukhara ada Imam Bahauddin An-Naqsyabandi yang juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia,” ujar Menhaj dalam pertemuan dengan Ketua Komite Pariwisata Uzbekistan Abdulaziz Akkulov di Tashkent, Senin, 8 September 2026.
Kerja sama juga diarahkan pada ekosistem pendukung. Kedua pihak membahas pengembangan industri halal, sementara Bank Indonesia dan Bank Sentral Uzbekistan disebut tengah membahas kemungkinan penggunaan QRIS dan UzQR untuk transaksi wisatawan.
“Kita perlu meningkatkan hubungan dan kerja sama dua negara ini. Saya juga bertemu dengan gubernur, pengusaha Indonesia, dan pengusaha Uzbekistan yang ingin berusaha di Indonesia. Semoga hal ini dapat terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama,” kata Menhaj.
Dengan demikian, kepentingan Indonesia dalam kerja sama ini cukup konkret: membuka alternatif perjalanan bagi jemaah umrah sekaligus membangun konektivitas dan ekosistem layanan yang mendukungnya. Namun, apakah peluang tersebut benar-benar menjadi paket baru bagi jemaah Indonesia masih bergantung pada realisasi penerbangan dan kesiapan pelaku industri perjalanan.
Catatan ASPHIRASI: Rute Baru Perlu Pasti sebelum Dijual
Pembukaan konektivitas baru membuka ruang bagi variasi paket, dan itu kabar baik bagi industri. Tetapi sebagian yang dibahas masih berada pada tahap pengembangan program, belum berupa penerbangan reguler yang berjalan. Menjual paket dengan rute yang belum pasti adalah cara tercepat melahirkan sengketa dengan jemaah.
Perubahan rute bukan sekadar soal peta. Ia menyangkut durasi perjalanan, komponen biaya, ketentuan visa, dan kesiapan fisik jemaah yang berusia lanjut. ASPHIRASI mengingatkan anggota agar rute, kota transit, dan konsekuensi bila rencana berubah dituangkan dalam perjanjian tertulis dengan jemaah, bukan disampaikan lisan saat sosialisasi.
Insentif yang diberikan pemerintah negara tujuan kepada operator tur di sana juga tidak otomatis menurunkan harga yang dibayar jemaah Indonesia. Karena itu penyelenggara sebaiknya terbuka mengenai apa yang sudah termasuk dan apa yang belum dalam paket gabungan semacam ini. Keterbukaan sejak awal menjaga kepercayaan jemaah ketika perjalanan tidak berjalan seperti brosur.
Sumber: Kemenhaj RI
