Sekitar 70.000 jemaah umrah Indonesia diperkirakan menggunakan penerbangan transit melalui Malaysia dan Singapura. Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengimbau penyelenggara menghindari kedua rute transit tersebut dan mengutamakan penerbangan langsung menuju Arab Saudi.
Pemerintah menilai langkah ini dapat memperkuat industri penerbangan nasional, tetapi maskapai Indonesia tetap perlu menawarkan harga kompetitif dan pelayanan yang mampu bersaing dengan maskapai asing.
Dahnil secara khusus menyebut Garuda Indonesia dan Lion Air sebagai maskapai yang perlu didorong untuk memperbesar keterlibatan dalam pasar penerbangan umrah. Namun, pengalihan penumpang tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah. Kesiapan armada, ketersediaan kursi, jaringan penerbangan, dan konsistensi operasional juga menentukan kemampuan maskapai memenuhi kebutuhan PPIU.
Pasar Umrah Membuka Peluang bagi Maskapai Indonesia
Penggunaan penerbangan transit melalui negara lain menunjukkan adanya potensi pasar yang dapat dijangkau maskapai Indonesia melalui pengembangan layanan langsung ke Arab Saudi.
Lion Air telah memperluas jaringan penerbangan langsung menuju Jeddah. Pada 25 Juni 2026, maskapai tersebut membuka rute Batam-Jeddah. Selanjutnya, pada 1 Juli 2026, Lion Air memulai layanan Surabaya-Jeddah dengan delapan penerbangan non-stop setiap pekan.
Penerbangan Surabaya-Jeddah menggunakan Airbus A330 dengan kapasitas hingga 436 kursi kelas ekonomi berdasarkan informasi maskapai.
Perluasan rute tersebut memberikan alternatif keberangkatan langsung bagi jemaah dari luar Jakarta. Namun, keberadaan rute belum otomatis menjamin seluruh kebutuhan PPIU dapat terpenuhi. Ketersediaan kursi pada tanggal keberangkatan, jadwal penerbangan, dan kemampuan melayani rombongan tetap menjadi pertimbangan.
Pemulihan Garuda Berlangsung di Tengah Tekanan Biaya
Tantangan daya saing juga terlihat dari kondisi keuangan industri penerbangan. Garuda Indonesia Group mencatat pertumbuhan pendapatan konsolidasi sebesar 13,2% menjadi US$2,71 miliar selama Januari-September 2026.
Namun, Grup masih membukukan rugi periode berjalan konsolidasi sebesar US$179,3 juta, meskipun kerugian tersebut menyusut 3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Tekanan biaya bahan bakar menjadi salah satu tantangan. Beban bahan bakar meningkat 42,9% secara tahunan atau setara US$309,8 juta. Sementara itu, total beban operasional meningkat 15,7%.
Di sisi lain, Garuda Indonesia Group mencatat laba usaha sebesar US$97,2 juta. Pertumbuhan pendapatan dan pengendalian beban operasional di luar bahan bakar menunjukkan perkembangan dalam proses pemulihan bisnis.
Dari sisi operasional, jumlah pesawat siap beroperasi mencapai 106 unit hingga September 2026, terdiri atas 64 pesawat Garuda Indonesia dan 42 pesawat Citilink.
Grup juga mengangkut 16,7 juta penumpang selama sembilan bulan pertama 2026, meningkat dari 15,6 juta penumpang pada periode yang sama tahun sebelumnya. Tingkat ketepatan waktu penerbangan atau on-time performance (OTP) mencapai 92,01%, naik 5,86 poin persentase.
Angka tersebut merupakan kinerja konsolidasi Garuda Indonesia Group, bukan khusus Garuda Indonesia maupun penerbangan umrah.
Direktur Utama Garuda Indonesia Thomas Oentoro menyampaikan bahwa perusahaan akan melanjutkan penguatan produktivitas, optimalisasi aset, dan sinergi antarentitas usaha untuk mendukung pemulihan kinerja keuangan serta peningkatan layanan.
Harga dan Ketersediaan Kursi Menjadi Penentu Persaingan
Penguatan pasar penerbangan umrah membutuhkan lebih dari sekadar penambahan rute. Maskapai Indonesia perlu menawarkan kombinasi harga, jadwal, dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan perjalanan jemaah.
Bagi PPIU, harga tiket merupakan salah satu komponen penting dalam penyusunan biaya paket umrah. Ketersediaan kursi dalam jumlah besar juga menentukan kemampuan penyelenggara mengatur keberangkatan rombongan.
Selain itu, kepastian jadwal, ketepatan waktu, penanganan bagasi, dan konsistensi operasional turut memengaruhi pilihan maskapai.
Penerbangan langsung dapat mengurangi kebutuhan transit dan perpindahan pesawat. Namun, manfaat tersebut tetap bergantung pada keandalan layanan selama perjalanan. Perubahan jadwal atau gangguan penerbangan dapat berdampak pada pemesanan hotel, transportasi, dan agenda jemaah di Arab Saudi.
Karena itu, penguatan penerbangan langsung perlu diikuti kemampuan maskapai memenuhi kebutuhan operasional PPIU secara konsisten.
Penguatan Industri Penerbangan Tidak Cukup dengan Pengalihan Penumpang
Dorongan pemerintah untuk memperbesar peran maskapai Indonesia dalam pasar umrah membuka peluang bagi industri penerbangan dalam negeri. Namun, pengalihan penumpang dari rute transit tidak otomatis menjamin peningkatan daya saing.
ASPHIRASI menilai, mendorong penggunaan maskapai nasional saja tidak cukup. Biaya avtur, harga tiket, kepastian jadwal, dan ketersediaan kursi juga perlu menjadi perhatian. Jangan sampai jemaah diminta memilih maskapai Indonesia, tetapi justru dihadapkan pada harga yang kurang kompetitif atau layanan yang belum memenuhi kebutuhan perjalanan.
Penguatan penerbangan nasional pada akhirnya perlu menghasilkan persaingan yang lebih sehat, pilihan perjalanan yang lebih terjangkau, dan pelayanan yang memberikan kepastian bagi jemaah.
