JAKARTA — Aliansi Pengusaha Haramain Seluruh Indonesia (ASPHIRASI) meminta Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memberi perhatian khusus terhadap percepatan pengembalian dana tiket pesawat bagi jemaah umrah terdampak pembatalan penerbangan. Aspirasi tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak pada Senin, 26 Oktober 2026.
ASPHIRASI menyampaikan percepatan pengembalian dana tiket menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah. ASPHIRASI menilai kepastian proses pengembalian dana penting agar hak jemaah tetap terpenuhi ketika maskapai membatalkan penerbangan.
Selain persoalan pengembalian dana, prioritas penerbangan langsung menuju Arab Saudi untuk mengurangi risiko gangguan perjalanan turut menjadi perhatian. ASPHIRASI juga mendorong penambahan jadwal penerbangan atau extra flight guna mengakomodasi kebutuhan jemaah.
ASPHIRASI Soroti Refund Tiket dan Penerbangan Langsung
Dalam rapat koordinasi bersama Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak pada 26 Oktober 2026, ASPHIRASI menyampaikan sejumlah kendala penyelenggaraan umrah yang membutuhkan koordinasi antarpihak. Beberapa poin yang menjadi perhatian meliputi:
- Percepatan refund tiket pesawat. ASPHIRASI meminta Kemenhaj memberikan perhatian khusus terhadap percepatan pengembalian dana tiket dari maskapai yang membatalkan penerbangan agar hak jemaah dapat terpenuhi.
- Prioritas penerbangan langsung. Wamenhaj mengimbau penyelenggara umrah memprioritaskan penerbangan langsung menggunakan Saudia Airlines, Garuda Indonesia, dan Lion Air, serta menghindari penerbangan transit.
- Penambahan jadwal penerbangan. ASPHIRASI mengusulkan penambahan jadwal penerbangan atau extra flight untuk mengakomodasi kebutuhan jemaah.
Terkait penerbangan langsung, Kemenhaj sebelumnya juga menyampaikan imbauan serupa. Dalam keterangan resmi pada 17 Oktober 2026, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyebut penerbangan langsung menuju Arab Saudi relatif aman berdasarkan pemantauan pemerintah saat itu, sementara sejumlah penerbangan transit mengalami penundaan lebih panjang.
Penindakan Travel Ilegal hingga Transparansi Asuransi
Selain persoalan penerbangan, ASPHIRASI menyampaikan sejumlah aspirasi lain yang berkaitan dengan perlindungan jemaah umrah.
Poin-poin yang disampaikan meliputi:
- Penindakan travel ilegal. ASPHIRASI mendorong tindakan terhadap penyelenggara perjalanan ilegal yang merugikan jemaah.
- Pembaruan informasi resmi. ASPHIRASI meminta informasi resmi Kemenhaj terus diperbarui agar masyarakat memperoleh informasi sesuai kondisi terkini.
- Evaluasi proses refund maskapai. ASPHIRASI mendorong proses pengembalian dana yang lebih cepat, transparan, dan memberikan kepastian.
- Kejelasan klaim asuransi. ASPHIRASI menyoroti perlunya kejelasan mekanisme klaim asuransi dalam kondisi kahar atau force majeure.
- Transparansi harga paket umrah. ASPHIRASI mendorong harga paket yang wajar dan sesuai dengan fasilitas serta layanan yang diberikan kepada jemaah.
Rangkaian aspirasi tersebut menempatkan perlindungan konsumen sebagai salah satu persoalan penting dalam penyelenggaraan perjalanan umrah. Kepastian pengembalian dana, keterbukaan informasi, serta kejelasan tanggung jawab penyelenggara dan penyedia layanan menjadi bagian dari isu yang diangkat ASPHIRASI.
Koordinasi Pemerintah dan Industri Umrah
Melalui pertemuan tersebut, ASPHIRASI mendorong koordinasi antara pemerintah, maskapai penerbangan, perusahaan asuransi, dan penyelenggara perjalanan umrah untuk memperkuat perlindungan jemaah.
Kepastian layanan menjadi salah satu aspek penting dalam perlindungan jemaah umrah. Persoalan refund tiket, perubahan jadwal penerbangan, klaim asuransi, dan transparansi biaya membutuhkan kejelasan tanggung jawab setiap pihak agar jemaah tidak menghadapi ketidakpastian ketika terjadi gangguan perjalanan.
Sumber: Asphirasi
