
Pada 24 Oktober 2026, pertahanan udara Arab Saudi mencegat dua rudal balistik yang diluncurkan menuju wilayah Makkah dan Madinah. Serpihan hasil pencegatan kemudian jatuh di empat lokasi, yakni Wadi Al-Mughammas di wilayah Makkah, Al-Nuzha di Jeddah, Wadi Jalil di Taif, dan Masturah di Rabigh.
Enam hari kemudian, Koalisi untuk Memulihkan Legitimasi di Yaman kembali mengumumkan pencegatan sebuah pesawat nirawak (UAV) yang disebut diluncurkan kelompok Houthi di wilayah Makkah.
Kelompok Houthi membantah melakukan serangan tersebut. Juru bicara militer Houthi Yahya Saree menyatakan kelompok tersebut tidak melancarkan operasi terhadap wilayah Arab Saudi pada 30 Oktober 2026. Saree menyebut sasaran operasi kelompok Houthi adalah fasilitas minyak dan pangkalan militer.
Rangkaian insiden tersebut menjadi perhatian Dr. Bashayer Al-Majed, profesor hukum Kuwait University sekaligus visiting fellow di Oxford. Dalam artikel opini yang diterbitkan Arab News pada 11 November 2026, Al-Majed menyoroti bahwa penilaian hukum atas suatu serangan tidak cukup hanya mengandalkan pernyataan mengenai sasaran yang diklaim oleh pihak penyerang.
Menurut Al-Majed, hukum humaniter internasional juga mempertimbangkan risiko yang secara wajar dapat diperkirakan oleh pihak yang melancarkan serangan.
Hukum perang tidak hanya menilai sasaran yang diklaim penyerang
Al-Majed mengangkat larangan serangan membabi buta atau indiscriminate attacks sebagai salah satu prinsip mendasar hukum humaniter internasional.
Prinsip tersebut melarang serangan yang tidak diarahkan pada sasaran militer tertentu atau menggunakan metode dan sarana yang dampaknya tidak dapat dibatasi sebagaimana diwajibkan hukum perang.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 51 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa. Larangan serangan membabi buta juga diakui sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional yang berlaku bagi pihak-pihak dalam konflik bersenjata, termasuk kelompok bersenjata nonnegara.
Dalam analisisnya, Al-Majed menilai peluncuran rudal balistik dalam jarak ratusan kilometer menuju kawasan yang memiliki konsentrasi tinggi penduduk dan jemaah menimbulkan risiko yang semestinya dapat diperkirakan.
Apa pun sasaran yang diklaim, risiko terhadap penduduk, jemaah, dan tempat suci tidak dapat diabaikan begitu saja.
Hukum humaniter internasional juga mewajibkan pihak yang berperang mengambil langkah pencegahan yang layak untuk menghindari atau setidaknya meminimalkan dampak terhadap warga sipil.
Namun, penilaian apakah suatu serangan memenuhi unsur pelanggaran hukum humaniter tetap memerlukan pemeriksaan terhadap fakta, karakteristik senjata, sasaran, konteks konflik, serta langkah pencegahan yang dilakukan.
Tempat ibadah mendapat perlindungan khusus dalam hukum humaniter
Selain perlindungan terhadap warga sipil, hukum humaniter internasional memberikan perlindungan khusus terhadap tempat ibadah yang menjadi bagian dari warisan spiritual masyarakat.
Pasal 16 Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa melarang tindakan permusuhan yang diarahkan terhadap monumen bersejarah, karya seni, dan tempat ibadah yang merupakan warisan budaya atau spiritual masyarakat.
Ketentuan tersebut berlaku dalam konteks konflik bersenjata noninternasional yang memenuhi persyaratan penerapan protokol.
Perlindungan terhadap bangunan keagamaan juga tercantum dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Pasal 8 memasukkan serangan yang sengaja diarahkan terhadap bangunan keagamaan sebagai salah satu bentuk kejahatan perang dalam kondisi yang ditentukan oleh statuta, termasuk ketika bangunan tersebut bukan sasaran militer.
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Resolusi 2347 Tahun 2017 turut menegaskan pentingnya perlindungan warisan budaya dalam konflik bersenjata. Resolusi tersebut mengakui bahwa serangan terhadap situs budaya dalam keadaan tertentu dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang.
Salah satu preseden yang diangkat Al-Majed adalah perkara Ahmad Al-Faqi Al-Mahdi di ICC.
Pada 27 September 2016, ICC menjatuhkan vonis terhadap Al-Mahdi karena mengarahkan serangan terhadap sembilan mausoleum dan satu masjid di Timbuktu, Mali. Perkara tersebut menjadi putusan penting ICC mengenai penghancuran bangunan keagamaan dan bersejarah.
Pada 17 Agustus 2017, ICC juga mengeluarkan perintah reparasi bagi komunitas terdampak. Pengadilan menetapkan tanggung jawab reparasi sebesar 2,7 juta euro.
Preseden tersebut menunjukkan bahwa serangan yang memenuhi unsur hukum terhadap bangunan keagamaan dan warisan budaya dapat diproses sebagai kejahatan perang. Namun, penerapannya terhadap insiden di wilayah Makkah dan Madinah tetap membutuhkan pembuktian tersendiri.
Akuntabilitas Houthi menghadapi kendala yurisdiksi ICC
Persoalan lain yang disoroti Al-Majed adalah keterbatasan mekanisme penegakan hukum internasional.
Arab Saudi dan Yaman bukan negara pihak Statuta Roma. Kondisi tersebut membuat ICC tidak memiliki yurisdiksi otomatis atas dugaan kejahatan yang terjadi di wilayah kedua negara atau dilakukan oleh warga negara kedua negara.
Meskipun demikian, yurisdiksi ICC masih dapat terbuka melalui mekanisme tertentu. Salah satunya adalah rujukan situasi oleh Dewan Keamanan PBB berdasarkan Pasal 13(b) Statuta Roma.
Selain itu, negara nonanggota dapat menerima yurisdiksi ICC melalui deklarasi khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 3.
Al-Majed menilai kondisi tersebut membuat proses akuntabilitas internasional tidak mudah ditempuh. Karena itu, dokumentasi setiap insiden menjadi penting, mulai dari lokasi pencegatan, serpihan rudal, hingga informasi mengenai lokasi peluncuran.
Dokumentasi yang memenuhi standar pembuktian dapat menjadi bagian penting dari proses penyelidikan apabila terdapat mekanisme hukum yang memungkinkan penanganan perkara.
Al-Majed juga mengusulkan agar Organisasi Kerja Sama Islam (OIC), yang berkantor pusat di Jeddah, memberikan karakterisasi hukum kolektif terhadap serangan tersebut atas nama dunia Islam.
Usulan tersebut merupakan rekomendasi Al-Majed, bukan keputusan resmi OIC yang telah diumumkan.
GCC mengecam ancaman terhadap kesucian Makkah
Kecaman terhadap insiden 24 Oktober juga datang dari Dewan Kerja Sama Teluk atau Gulf Cooperation Council (GCC).
Sekretaris Jenderal GCC Jasem Mohamed Albudaiwi menyebut serangan Houthi terhadap sejumlah wilayah Arab Saudi sebagai eskalasi kriminal yang mengancam keamanan dan keselamatan warga sipil.
Dalam pernyataan resmi pada 24 Oktober 2026, Albudaiwi secara khusus menyoroti jatuhnya serpihan rudal di Wadi Al-Mughammas, wilayah Makkah, serta lokasi lain di Jeddah, Taif, dan Rabigh.
Albudaiwi menyebut tindakan yang mengekspos Makkah terhadap bahaya serangan sebagai pelanggaran sangat berbahaya terhadap kesucian tempat suci dan provokasi terhadap perasaan umat Islam di seluruh dunia.
Pernyataan GCC tersebut memperlihatkan bahwa insiden ini tidak hanya dipandang sebagai persoalan keamanan nasional Arab Saudi, tetapi juga menyangkut kepentingan negara-negara Teluk dan sensitivitas umat Islam secara luas.
Al-Majed turut mengangkat pengalaman Kuwait selama pendudukan Irak pada 1990. Saat itu, Museum Nasional Kuwait dijarah dan dibakar, sementara koleksi seni Islam Al-Sabah ikut dijarah. Sebagian besar koleksi tersebut kemudian dikembalikan setelah pembebasan Kuwait melalui proses yang melibatkan pengawasan PBB.
Pengalaman tersebut digunakan Al-Majed untuk menegaskan bahwa perlindungan warisan budaya dan keagamaan bukan sekadar persoalan pada masa damai, melainkan bagian dari perlindungan identitas dan kedaulatan masyarakat.
Implikasi bagi perlindungan jemaah umrah
Bagi industri perjalanan haji dan umrah, ancaman keamanan di sekitar wilayah Makkah dan Madinah perlu dicermati sebagai bagian dari mitigasi risiko perjalanan internasional.
Namun, analisis Al-Majed tidak membahas dampak langsung insiden tersebut terhadap operasional penerbangan, penyelenggaraan umrah, maupun kebijakan perjalanan jemaah Indonesia.
Karena itu, pembahasan hukum internasional ini tidak dapat langsung diterjemahkan sebagai perubahan kewajiban penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU), ketentuan asuransi, atau dasar otomatis untuk mengaktifkan klausul force majeure.
Penyelenggara tetap perlu memantau informasi keamanan dari otoritas Arab Saudi, perkembangan kebijakan penerbangan, serta ketentuan perlindungan perjalanan yang berlaku.
Bagi PPIU, insiden semacam ini juga menjadi pengingat pentingnya memastikan klausul gangguan keamanan, pembatalan perjalanan, perubahan jadwal, dan mekanisme pengembalian dana dirumuskan secara jelas dalam perjanjian dengan jemaah.
Pada akhirnya, persoalan yang diangkat Al-Majed melampaui perdebatan mengenai sasaran serangan. Ancaman terhadap wilayah yang menjadi pusat ibadah umat Islam memperlihatkan pentingnya perlindungan warga sipil, tempat suci, serta dokumentasi yang dapat mendukung akuntabilitas hukum internasional.
Meski demikian, penetapan apakah suatu tindakan merupakan kejahatan perang tetap menjadi persoalan pembuktian dan yurisdiksi hukum, bukan semata-mata kesimpulan dari kecaman politik atau opini akademisi.
Sumber: Arab News




