
MANGUPURA – Tawaran keberangkatan haji dengan biaya hingga Rp350 juta per orang diduga menjadi bagian dari praktik pemberangkatan haji nonprosedural yang diungkap Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Dalam perkara tersebut, polisi menetapkan pemilik agen perjalanan berinisial MS sebagai tersangka setelah 13 calon jemaah dicegah berangkat melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada Mei 2026.
Modus pemberangkatan tersebut menggunakan Malaysia sebagai negara transit. Perjalanan dari Indonesia dikemas sebagai kegiatan wisata sebelum calon jemaah diarahkan melanjutkan perjalanan menuju Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji.
Pengungkapan status tersangka diumumkan dalam konferensi pers di Mapolres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai, Kamis (5/11/2026). Perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kanwil Kemenhaj) Bali, HJ. Aminah, turut menghadiri konferensi pers sebagai bentuk koordinasi antarlembaga dalam perlindungan calon jemaah.
Perjalanan Wisata ke Malaysia Diduga Menjadi Kedok Pemberangkatan Haji
Kasus ini bermula pada Jumat (22/5/2026) sekitar pukul 18.30 WITA. Saat itu, Satreskrim Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai menerima informasi dari pihak Imigrasi mengenai pencegahan 13 calon jemaah haji nonprosedural di terminal keberangkatan internasional.
Rombongan tersebut dijadwalkan terbang menuju Kuala Lumpur, Malaysia, menggunakan Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan MH-850. Malaysia diduga hanya menjadi tempat transit sebelum perjalanan dilanjutkan menuju Arab Saudi.
Kapolres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai, AKBP I Made Hendra Agustina, mengungkapkan bahwa perjalanan tersebut sengaja dikemas sebagai kegiatan wisata. Skema tersebut diduga digunakan untuk menyamarkan tujuan keberangkatan calon jemaah yang sebenarnya.
Dari hasil pendalaman, MS diduga telah menjalankan praktik pemberangkatan haji nonprosedural selama lebih dari satu tahun melalui agen perjalanan yang tidak terdaftar sebagai penyelenggara resmi.
Biaya hingga Rp350 Juta, Kartu Iqama Dijadikan Dalih
Selain menggunakan perjalanan wisata sebagai kedok, penyidik mengungkap dugaan penggunaan kartu iqama sebagai bagian dari modus pemberangkatan.
MS diduga menawarkan keberangkatan dengan biaya berkisar Rp250 juta hingga Rp350 juta per orang. Calon jemaah juga dijanjikan dapat menunaikan ibadah haji menggunakan kartu iqama setelah tiba di Arab Saudi.
Kapolres AKBP I Made Hendra Agustina menyebut keuntungan pribadi menjadi motif dalam praktik tersebut.
"Motif tersangka meraup keuntungan pribadi dengan memungut biaya fantastis berkisar antara Rp250 juta hingga Rp350 juta per orang. Modus lainnya yaitu menggunakan kartu iqama sebagai alasan kuota bisa melaksanakan ibadah haji," ujar Hendra.
Penggunaan kartu iqama dalam tawaran tersebut perlu menjadi perhatian calon jemaah. Iqama merupakan dokumen izin tinggal bagi warga negara asing yang menetap di Arab Saudi, bukan visa haji maupun bukti perolehan kuota haji.
Dengan demikian, kepemilikan atau janji penerbitan iqama tidak dapat dijadikan jaminan legalitas keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji.
Polisi Amankan Bukti Transaksi dan Dokumen Perjalanan
Dalam proses penyidikan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan dugaan praktik pemberangkatan nonprosedural tersebut.
Barang bukti meliputi 12 foto kartu iqama, bukti transfer ke sejumlah rekening, rekening koran milik calon jemaah, data manifest penumpang Malaysia Airlines MH-850, serta foto boarding pass penerbangan rute Denpasar–Kuala Lumpur, Kuala Lumpur–Jakarta, dan Jakarta–Denpasar.
Atas dugaan perbuatan tersebut, MS disangkakan melanggar Pasal 114 juncto Pasal 121 dan Pasal 113 juncto Pasal 120 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan empat tahun. MS juga dijerat Pasal 492 KUHP dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang penipuan.
Penetapan tersangka tersebut menjadi bagian dari proses penegakan hukum. Pembuktian tindak pidana tetap harus dilakukan melalui proses peradilan.
Legalitas Penyelenggara Menjadi Bagian Penting Perlindungan Jemaah
Pengungkapan kasus di Bali kembali memperlihatkan risiko yang dapat muncul ketika masyarakat menerima tawaran keberangkatan haji tanpa memastikan legalitas penyelenggara dan kesesuaian dokumen perjalanan.
Perwakilan Kanwil Kemenhaj Bali, HJ. Aminah, mengapresiasi langkah kepolisian dan jajaran Imigrasi yang berhasil mencegah 13 calon jemaah berangkat melalui jalur nonprosedural.
"Kami mengapresiasi kerja sinergis Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai dan Imigrasi yang berhasil mencegah 13 calon jemaah menjadi korban. Pengungkapan ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk hanya mendaftar melalui PIHK atau PPIU yang terdaftar resmi di Kementerian Haji dan Umrah RI. Kanwil Kemenhaj Bali akan terus memperkuat edukasi dan membuka layanan informasi agar masyarakat Bali terlindungi dari penipuan berkedok ibadah," ujar Aminah.
Dalam konteks penyelenggaraan perjalanan ibadah, calon jemaah perlu memahami perbedaan kewenangan antara PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) dan PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah). Keduanya memiliki perizinan dan ruang lingkup layanan yang berbeda.
Untuk penyelenggaraan haji khusus, masyarakat perlu memastikan status izin PIHK. Sementara itu, izin PPIU berkaitan dengan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah. Legalitas salah satu jenis layanan tidak otomatis memberikan kewenangan untuk menyelenggarakan layanan lainnya.
Kapolres AKBP I Made Hendra Agustina turut mengingatkan masyarakat agar memeriksa legalitas biro perjalanan sebelum menyerahkan biaya maupun dokumen pribadi. Tawaran keberangkatan haji dalam waktu singkat atau melalui jalur alternatif tanpa dasar hukum juga perlu diwaspadai.
Masyarakat yang menemukan indikasi penipuan atau praktik penyelenggaraan perjalanan ibadah ilegal diimbau segera melapor kepada kepolisian terdekat.
Bagi calon jemaah, memastikan izin penyelenggara bukan sekadar urusan administrasi sebelum berangkat. Pemeriksaan tersebut merupakan langkah awal untuk menghindari risiko penipuan, ketidakjelasan dokumen, hingga kegagalan keberangkatan.
Kasus di Bali menunjukkan bahwa tingginya biaya paket perjalanan dan janji keberangkatan menuju Tanah Suci tidak dapat menggantikan kepastian legalitas serta kepatuhan terhadap prosedur penyelenggaraan ibadah haji.
Sumber: Kemenhaj Bali




