Berita

4 PLHUT Mulai Dibangun di Sumbar, Ini Daerah yang Jadi Lokasinya

4 PLHUT Mulai Dibangun di Sumbar, Ini Daerah yang Jadi Lokasinya

Empat PLHUT di Sumatera Barat Masuk Tahap Konstruksi, Dibangun di Empat Kabupaten

PADANG — Pembangunan empat Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) di Sumatera Barat memasuki tahap konstruksi setelah kontrak pekerjaan ditandatangani pada Jumat (21/8/2026). Fasilitas tersebut akan dibangun di Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Informasi tersebut disampaikan dalam rilis Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Sumatera Barat. Penandatanganan kontrak berlangsung di Ruang Jabal Tsur, Asrama Haji Kelas I Tabing, Padang.

Pembangunan ini diarahkan untuk menyediakan fasilitas layanan haji dan umrah yang tidak hanya digunakan untuk kebutuhan administrasi, tetapi juga kegiatan pembinaan jemaah.

Empat daerah menjadi lokasi pembangunan

Empat PLHUT yang masuk tahap pembangunan berada di:

  • Kabupaten Tanah Datar
  • Kabupaten Solok
  • Kabupaten Pesisir Selatan
  • Kabupaten Lima Puluh Kota

Dalam rilis tersebut, PLHUT disebut akan digunakan sebagai tempat pendaftaran haji sekaligus pembinaan manasik bagi calon jemaah.

Dengan demikian, fungsi fasilitas yang dibangun tidak terbatas pada ruang kerja administratif. Rencana pemanfaatannya juga mencakup layanan yang berkaitan langsung dengan proses persiapan jemaah sebelum keberangkatan.

Pelaksanaan konstruksi menjadi perhatian

Pengawasan diminta dilakukan selama pekerjaan berlangsung

Setelah kontrak ditandatangani, perhatian berikutnya berada pada pelaksanaan pekerjaan fisik di masing-masing lokasi.

Kepala Kanwil Kemenhaj Sumatera Barat M. Rifki meminta pihak-pihak yang terlibat memperhatikan beberapa aspek pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

  • Ketepatan waktu
  • Mutu pekerjaan
  • Ketepatan sasaran
  • Pertanggungjawaban pekerjaan

Kepala kantor Kemenhaj di empat kabupaten juga diminta melakukan pemantauan pembangunan secara rutin. Perkembangan pekerjaan akan dilaporkan secara berkala melalui saluran koordinasi yang telah disiapkan.

Koordinasi melibatkan beberapa pihak

Pelaksanaan proyek juga melibatkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pengawas, rekanan konstruksi, dan tim teknis.

Koordinasi antarpihak tersebut diarahkan untuk menangani persoalan yang muncul selama proses pembangunan. Rilis tidak merinci target waktu penyelesaian masing-masing bangunan maupun nilai kontrak pembangunan empat PLHUT tersebut.

Pembangunan PLHUT lain masih diusulkan

Empat proyek yang mulai memasuki tahap konstruksi ini bukan merupakan keseluruhan rencana pengembangan PLHUT di Sumatera Barat.

Kanwil Kemenhaj Sumatera Barat menyebut masih mengusulkan pembangunan fasilitas serupa di sejumlah daerah lain untuk tahun berikutnya. Namun, rilis tersebut belum menyebutkan daerah yang diusulkan maupun kepastian pelaksanaan proyek tersebut.

Sumber: Kemenhaj Sumbar