PENAJAM PASER UTARA — Bandara Internasional Nusantara di Ibu Kota Nusantara (IKN) tengah dikaitkan dengan kemungkinan penggunaannya sebagai salah satu titik keberangkatan jemaah haji dan umrah. Namun, rencana tersebut belum menjadi penetapan operasional karena status bandar udara tersebut masih dalam proses perubahan.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, dalam media briefing di lingkungan Otorita IKN pada 14 Agustus 2026, menyampaikan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Kementerian Haji dan Umrah mengenai kemungkinan pemanfaatan Bandara Internasional Nusantara untuk penerbangan haji dan umrah.
Namun, penggunaan bandara tersebut untuk penerbangan komersial masih berkaitan dengan persoalan status bandar udara.
Status Bandara IKN Belum Menjadi Bandara Umum
Data Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan mencantumkan Bandar Udara Internasional Nusantara sebagai bandar udara khusus.
Bandara tersebut berada di bawah pengelolaan UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan berada dalam wilayah kerja Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan.
Dengan status tersebut, penggunaan Bandara Internasional Nusantara untuk penerbangan komersial reguler masih memerlukan proses perubahan status sesuai ketentuan yang berlaku.
Otorita IKN sebelumnya juga menyampaikan bahwa proses perubahan status Bandara Internasional Nusantara dari bandar udara khusus menjadi bandar udara umum sedang dipersiapkan.
Artinya, pembahasan mengenai penerbangan haji dan umrah perlu dilihat dalam konteks proses perubahan status tersebut.
Bandara Memiliki Landasan 3.000 Meter
Secara teknis, Bandara Internasional Nusantara memiliki landasan pacu sepanjang 3.000 meter dengan lebar 45 meter.
Spesifikasi tersebut memungkinkan bandara melayani pesawat berbadan lebar. Namun, kemampuan teknis tersebut berbeda dengan penetapan bandara sebagai bandar udara komersial atau embarkasi haji.
Penetapan suatu bandara sebagai titik keberangkatan jemaah juga membutuhkan keputusan dan kesiapan operasional dari instansi terkait.
Belum Ada Penetapan Embarkasi Haji
Hingga 18 Agustus 2026, belum ditemukan pengumuman resmi dari Kementerian Haji dan Umrah yang menetapkan Bandara Internasional Nusantara sebagai embarkasi haji.
Karena itu, pembahasan penggunaan Bandara IKN untuk haji dan umrah saat ini lebih tepat dipahami sebagai rencana atau penjajakan, bukan sebagai kepastian bahwa jemaah haji akan mulai diberangkatkan dari IKN.
Perkembangan berikutnya akan bergantung pada penyelesaian perubahan status bandara serta keputusan pemerintah mengenai pemanfaatannya untuk penerbangan haji dan umrah.
Catatan ASPHIRASI: Embarkasi Baru dan Kesiapan Lapangan
Wacana titik keberangkatan baru selalu menarik karena menjanjikan perjalanan darat yang lebih pendek bagi jemaah di wilayah sekitarnya. Namun status bandaranya masih dalam proses perubahan, sehingga pembahasan ini belum dapat dibaca sebagai kepastian. Asosiasi memilih menyampaikannya apa adanya agar jemaah tidak menyusun rencana di atas rencana.
Selain landasan dan status, sebuah embarkasi menuntut hal yang jarang masuk pemberitaan: asrama, layanan kesehatan, pemeriksaan dokumen, dan jalur bagasi yang sanggup menampung satu rombongan sekaligus. Kesiapan itulah yang menentukan pengalaman jemaah pada hari keberangkatan, bukan panjang landasan pacu.
Bagi penyelenggara di wilayah Kalimantan, perkembangan ini tetap layak dipantau karena perpindahan titik keberangkatan mengubah struktur biaya paket dan pengaturan transportasi jemaah. Yang tidak dianjurkan adalah menjualnya lebih dulu sebagai keunggulan paket. Selama belum ada penetapan resmi, janji semacam itu hanya memindahkan risiko kepada jemaah.
