Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menangguhkan operasional empat perusahaan jasa Umrah dan empat agen luar negeri. Dilansir Arab News pada 7 Oktober 2026, langkah ini diambil setelah kementerian mendeteksi pelanggaran berupa penempatan jemaah di fasilitas akomodasi yang tidak berizin di Makkah.
Menurut kementerian, pelanggaran tersebut terdeteksi melalui pengawasan berkelanjutan terhadap perusahaan dan agen yang beroperasi di sektor Umrah. Kasus ini kemudian dilimpahkan ke Komite Pengaduan Jemaah untuk penyelidikan dan pertimbangan sanksi lanjutan.
Kementerian menegaskan bahwa langkah ini bertujuan melindungi hak jemaah dan memastikan penyedia jasa memenuhi standar akomodasi dan layanan yang telah disepakati selama jemaah berada di Arab Saudi.
Pengawasan lapangan dan digital terus berjalan sepanjang musim Umrah
Kementerian menyatakan bahwa inspeksi lapangan dan pemantauan digital terhadap perusahaan Umrah, penyedia jasa, serta agen luar negeri akan terus dilakukan untuk memastikan layanan yang disepakati benar-benar diberikan kepada jemaah, sekaligus mendeteksi pelanggaran sejak dini.
Pada 12 Agustus, kementerian melaporkan telah melakukan lebih dari 32.000 kunjungan inspeksi sejak awal musim Umrah 1448 H. Inspeksi tersebut ditujukan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan regulasi dan operasional, termasuk pada perusahaan dan penyedia layanan Umrah serta fasilitas akomodasi.
Perusahaan Umrah berlisensi dan mitra internasional wajib patuh pada regulasi Saudi
Kementerian kembali menegaskan bahwa perusahaan Umrah berlisensi beserta mitra internasionalnya bertanggung jawab untuk mematuhi regulasi Arab Saudi dan memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Kementerian juga berulang kali mengimbau jemaah untuk menggunakan penyedia jasa dan platform yang telah disetujui secara resmi saat mengatur perjalanan dan akomodasi Umrah.
Akomodasi menjadi salah satu layanan kunci bagi jemaah internasional, selain transportasi dan kebutuhan logistik lainnya. Otoritas Saudi juga mengandalkan pengawasan regulasi dan sistem digital untuk memantau perusahaan yang mengorganisasi perjalanan jemaah dan memperkuat akuntabilitas di sektor ini.
Langkah tersebut sejalan dengan Pilgrim Experience Program, inisiatif yang terkait dengan Vision 2030, yang bertujuan membuat perjalanan Hajj dan Umrah lebih efisien serta meningkatkan kualitas layanan sejak kedatangan hingga keberangkatan jemaah.
Apa artinya bagi travel dan jemaah Indonesia?
Penangguhan terhadap delapan penyedia jasa ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap perizinan dan standar akomodasi di Makkah menjadi bagian dari pengawasan otoritas Saudi. Travel Indonesia yang bekerja sama dengan agen atau penyedia akomodasi di Makkah perlu mencermati status dan kepatuhan mitra tersebut secara berkala. Identitas spesifik delapan perusahaan dan agen yang ditangguhkan belum disebutkan dalam laporan yang tersedia.
Hal yang perlu dicermati oleh penyelenggara Umrah dan jemaah Indonesia antara lain:
- Memastikan status perizinan fasilitas akomodasi yang digunakan melalui kanal resmi dan dokumen kerja sama yang berlaku.
- Memantau pengumuman resmi Kementerian Haji dan Umrah terkait penyedia jasa yang ditangguhkan atau dikenai sanksi.
- Menginformasikan kepada jemaah agar menggunakan platform dan penyedia jasa yang telah disetujui secara resmi.
Catatan ASPHIRASI
Penangguhan empat perusahaan Umrah dan empat agen luar negeri menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap standar akomodasi menjadi salah satu aspek yang diawasi otoritas Saudi dan dapat berdampak langsung pada layanan jemaah selama musim Umrah berlangsung.
Bagi penyelenggara travel di Indonesia, langkah praktis yang dapat dilakukan adalah memastikan setiap mitra akomodasi di Makkah memenuhi persyaratan perizinan yang berlaku serta mendokumentasikan bukti kepatuhan tersebut sebagai bagian dari manajemen risiko operasional.
Perkembangan yang perlu dipantau selanjutnya adalah hasil investigasi Komite Pengaduan Jemaah terhadap delapan pihak yang ditangguhkan, termasuk sanksi lanjutan yang mungkin dijatuhkan, serta kemungkinan adanya tindakan terhadap penyedia jasa lain yang ditemukan melanggar ketentuan dalam pengawasan berikutnya.
Sumber: Arab News
