
JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna, Kamis (19/11/2026). Regulasi tersebut mencakup sejumlah tindak pidana di luar korupsi, termasuk penipuan dan/atau penggelapan yang berdampak luas terhadap masyarakat.
Dalam pembahasan regulasi tersebut, penipuan berkedok perjalanan haji dan umrah turut menjadi perhatian. Praktik tersebut disebut sebagai salah satu contoh kejahatan yang dapat masuk dalam cakupan perampasan aset apabila memenuhi kriteria tindak pidana yang diatur.
Penipuan Travel Haji dan Umrah Masuk Cakupan Perampasan Aset
Ruang lingkup tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset mencakup enam kelompok kejahatan di luar korupsi. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan daftar tersebut dalam Rapat Paripurna pada 19 November 2026.
Keenam kelompok tindak pidana tersebut meliputi:
- Tindak pidana narkotika dan psikotropika.
- Tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme.
- Tindak pidana penyelundupan manusia.
- Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.
- Tindak pidana perdagangan orang.
- Tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Dalam penjelasan kategori terakhir, perjudian daring, investasi, perjalanan haji dan umrah, serta kripto disebut sebagai contoh bentuk penipuan dan/atau penggelapan yang dimaksud.
Sebelum pengesahan, anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo juga telah menyinggung penipuan berkedok perjalanan haji dan perjudian daring dalam pembahasan RUU tersebut.
Dalam laporan E-Media DPR yang diterbitkan pada 18 November 2026, Rudianto menjelaskan penyempitan cakupan tindak pidana dalam RUU Perampasan Aset dari semula 13 menjadi enam kategori. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk menghindari tumpang tindih dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Rudianto menilai penipuan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat perlu menjadi perhatian. Salah satu contoh yang disebut adalah penipuan berkedok perjalanan haji dan umrah.
Meski demikian, tidak semua persoalan antara jemaah dan penyelenggara perjalanan otomatis masuk dalam kategori tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset. Perkara harus memenuhi unsur dan kriteria yang ditetapkan dalam regulasi.
DPR Dorong Aset Sitaan Dikembalikan kepada Korban
Selain penindakan terhadap pelaku, pembahasan UU Perampasan Aset juga menyoroti pemulihan kerugian masyarakat yang menjadi korban tindak pidana.
Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin sebelumnya berharap aset hasil penelusuran dan penyitaan dapat dikembalikan langsung kepada korban, termasuk masyarakat yang mengalami kerugian akibat penipuan perjalanan umrah.
Dalam wawancara dengan Parlementaria pada 9 November 2026, Safaruddin menyoroti kondisi ketika pelaku telah menjalani proses hukum, tetapi uang yang disetorkan korban belum dikembalikan.
Safaruddin mengusulkan agar pengembalian aset tidak harus melalui badan pengelola aset terlebih dahulu. Menurutnya, mekanisme tersebut perlu dirancang agar pemulihan hak korban tidak terhambat proses yang terlalu panjang.
Sebelumnya, pada 30 Oktober 2026, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman juga menyinggung kasus First Travel dan Hannien Tour sebagai contoh penipuan perjalanan umrah yang membutuhkan mekanisme pemulihan kerugian korban.
Habiburokhman mendorong agar aset hasil perampasan dapat dikembalikan kepada korban atau pihak yang berhak, sesuai ketentuan yang nantinya diatur dalam undang-undang.
Dalam laporan hasil pembahasan yang disampaikan pada Rapat Paripurna 19 November 2026, Habiburokhman kembali menegaskan pentingnya pengembalian aset kepada korban tindak pidana.
Menurut laporan tersebut, UU Perampasan Aset dibangun dengan salah satu pilar berupa pemulihan yang berkeadilan. Pengembalian aset dapat ditujukan kepada negara, korban, maupun pihak ketiga yang beritikad baik.
Perampasan Aset Dapat Dilakukan Tanpa Putusan Pidana
UU Perampasan Aset mengatur dua mekanisme perampasan, yakni berdasarkan putusan pidana (conviction-based forfeiture) dan tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku (non-conviction-based forfeiture).
Mekanisme kedua memungkinkan proses perampasan aset dilakukan tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pelaku, tetapi tetap melalui prosedur hukum dan pemeriksaan pengadilan.
Dalam laporan hasil pembahasan RUU, Habiburokhman menjelaskan bahwa mekanisme tersebut mencakup tahapan penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan, hingga pelaksanaan.
DPR juga menekankan pentingnya pengawasan independen, transparansi pengelolaan aset, serta perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Bagi industri perjalanan haji dan umrah, pengaturan ini menjadi perkembangan penting dalam penanganan penipuan yang merugikan jemaah. Selain penegakan hukum terhadap pelaku, pemulihan dana masyarakat menjadi aspek yang perlu mendapat perhatian.
Namun, perampasan aset tidak berarti seluruh korban otomatis menerima penggantian kerugian. Pengembalian tetap bergantung pada pembuktian, penelusuran aset, identifikasi korban, serta mekanisme hukum yang berlaku.
Sumber: PARLEMENTARIA




