Regulasi

Komisi VIII DPR Akan Panggil Kemenhaj Bahas Wacana Petugas Haji Nonmuslim

Komisi VIII DPR Akan Panggil Kemenhaj Bahas Wacana Petugas Haji Nonmuslim

JAKARTA – Komisi VIII DPR RI berencana memanggil Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) untuk meminta penjelasan mengenai wacana pelibatan tenaga nonmuslim dalam penyelenggaraan pelayanan haji. DPR meminta pemerintah memperjelas jenis pekerjaan dan lokasi penempatan tenaga profesional yang dimaksud.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Syahrul Aidi Maazat mengatakan, pelibatan tenaga profesional nonmuslim untuk pekerjaan teknis dan administratif di dalam negeri pada prinsipnya tidak menjadi persoalan.

Namun, menurut Syahrul, rencana penempatan petugas nonmuslim yang diberangkatkan ke Arab Saudi untuk memberikan pelayanan langsung di Tanah Suci memerlukan pertimbangan lebih lanjut.

"Perlu diperjelas petugas haji di mana maksudnya. Kalau di dalam negeri, misalnya untuk pembuatan paspor atau pengurusan kesehatan, itu tidak masalah. Tetapi kalau maksudnya di Tanah Suci, toleransi tidak harus seperti itu," ujar Syahrul dalam keterangan yang dipublikasikan DPR RI, 19 November 2026.

DPR Minta Kemenhaj Perjelas Ruang Lingkup Penugasan

Syahrul menjelaskan, penyelenggaraan ibadah haji memiliki karakteristik dan ketentuan khusus yang perlu diperhatikan dalam menentukan kriteria petugas.

Menurutnya, kebijakan pelibatan tenaga nonmuslim tidak cukup hanya mempertimbangkan aspek toleransi, tetapi juga perlu memperhatikan sensitivitas keagamaan masyarakat dan karakteristik pelaksanaan ibadah haji.

Meski demikian, Syahrul menegaskan pandangannya bukan berarti menolak keterlibatan tenaga profesional nonmuslim dalam seluruh aspek pelayanan haji.

Bidang kesehatan, keimigrasian, dan pekerjaan administratif lainnya merupakan contoh sektor yang menurut Syahrul dapat melibatkan tenaga profesional dari berbagai latar belakang agama sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

"Kalau hal-hal yang sifatnya profesional, silakan saja dari nonmuslim. Misalnya yang berhubungan dengan masalah kesehatan atau keimigrasian, itu boleh. Tetapi kalau petugas haji yang sekarang dilatih untuk dikirim ke Arab Saudi, menurut saya kurang tepat dan tidak elok karena bisa menimbulkan keresahan bagi umat Islam," katanya.

Wacana Berawal dari Pernyataan Wamenhaj Dahnil

Wacana pelibatan masyarakat lintas agama dalam pelayanan haji sebelumnya disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak pada akhir Oktober 2026.

Dahnil menyebut masyarakat dari berbagai latar belakang agama, termasuk Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, dapat dilibatkan dalam mendukung pelayanan jemaah haji Indonesia.

Pada 3 November 2026, Dahnil kembali memberikan penjelasan mengenai gagasan tersebut. Menurutnya, petugas haji tidak hanya mencakup personel yang bertugas di daerah kerja Makkah dan Madinah.

Dahnil menjelaskan bahwa penyelenggaraan haji mencakup seluruh rangkaian pelayanan, mulai dari keberangkatan jemaah dari Indonesia hingga kepulangan ke Tanah Air.

Ia juga menyebut tenaga nonmuslim telah terlibat dalam sejumlah pekerjaan teknis di embarkasi dan debarkasi, terutama di daerah dengan penduduk Muslim minoritas seperti Sulawesi Utara, Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur.

Pekerjaan yang disebutkan antara lain pelayanan kesehatan, keperawatan, dan teknis yang tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan ibadah.

Dahnil menyebut keterlibatan tenaga profesional lintas agama sebagai bagian dari semangat gotong royong dan pelayanan kemanusiaan.

Komisi VIII Akan Meminta Penjelasan Langsung dari Kemenhaj

Menanggapi wacana tersebut, Syahrul mengatakan Komisi VIII akan meminta penjelasan langsung dari Kemenhaj dalam waktu dekat.

Pemanggilan tersebut bertujuan memperjelas maksud kebijakan, termasuk kriteria tenaga yang dapat dilibatkan, cakupan pekerjaan, serta lokasi penempatan petugas.

"Kita bukan menolak, tetapi hal ini sensitif bagi umat Islam. Dalam waktu dekat kita akan memanggil Kementerian Haji dan Umrah untuk mengklarifikasi ini," ujar Syahrul.

Ia berharap penjelasan pemerintah dapat memberikan kepastian mengenai ruang lingkup pelibatan tenaga nonmuslim dalam penyelenggaraan haji.

Hingga pernyataan Syahrul dipublikasikan DPR RI pada 19 November 2026, rencana pemanggilan tersebut masih berupa agenda yang akan dilaksanakan. Belum ada jadwal pemanggilan maupun hasil klarifikasi resmi dari Kemenhaj yang disampaikan dalam publikasi tersebut.

Sumber: PARLEMENTARIA

Bagikan