Regulasi

Rp8,83 Triliun Nilai Manfaat BPKH untuk Haji 2027, Ini Rincian Pembiayaan per Jemaah

Rp8,83 Triliun Nilai Manfaat BPKH untuk Haji 2027, Ini Rincian Pembiayaan per Jemaah

Biaya penyelenggaraan ibadah haji tidak seluruhnya dibebankan kepada jemaah yang berangkat. Sebagian biaya berasal dari hasil pengelolaan dana haji yang dihimpun selama bertahun-tahun, sehingga calon jemaah tidak harus membayar seluruh kebutuhan penyelenggaraan secara langsung.

Untuk musim haji 1448 H/2027 M, pemerintah bersama DPR RI menetapkan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp98,47 juta per jemaah. Dari jumlah tersebut, 44,50 persen atau rata-rata Rp43,82 juta bersumber dari Nilai Manfaat hasil pengelolaan keuangan haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Secara keseluruhan, Nilai Manfaat yang dialokasikan untuk mendukung BPIH 2027 mencapai sekitar Rp8,83 triliun.

Keputusan tersebut disepakati dalam rapat kerja Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama pemerintah pada 7 Oktober 2026 di Jakarta.

BPIH 2027 Dibagi antara Bipih dan Nilai Manfaat

Pembiayaan haji reguler 2027 menggunakan dua sumber utama, yaitu Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayar jemaah dan Nilai Manfaat yang berasal dari pengelolaan keuangan haji.

Berdasarkan kesepakatan DPR RI dan pemerintah, komposisi pembiayaan rata-rata per jemaah meliputi:

  • Total BPIH: Rp98.466.351.
  • Bipih yang menjadi bagian pembayaran jemaah: Rp54.648.825 atau 55,50 persen.
  • Nilai Manfaat dari pengelolaan dana haji: Rp43.817.526 atau 44,50 persen.

Dengan komposisi tersebut, hampir setengah dari kebutuhan biaya penyelenggaraan haji reguler 2027 bersumber dari Nilai Manfaat.

Namun, angka Rp43,82 juta bukan uang tunai yang diberikan langsung kepada jemaah. Nilai tersebut merupakan kontribusi hasil pengelolaan dana haji untuk menutup sebagian kebutuhan biaya penyelenggaraan ibadah haji.

Rincian Pembayaran Jemaah Haji 2027

Meskipun rata-rata BPIH mencapai Rp98,47 juta, jemaah tidak membayar seluruh nominal tersebut melalui setoran pribadi.

Rata-rata Bipih sebesar Rp54.648.825 terdiri atas empat komponen:

  1. Setoran awal: Rp25 juta.
  2. Nilai Manfaat Virtual Account: Rp3,4 juta.
  3. Subsidi pemerintah: Rp3,2 juta.
  4. Setoran pelunasan: Rp23.048.825.

Dengan demikian, setoran pelunasan rata-rata yang harus dibayarkan jemaah mencapai sekitar Rp23,05 juta setelah memperhitungkan setoran awal, Nilai Manfaat VA, dan subsidi pemerintah.

BPKH menjelaskan bahwa rata-rata setoran pelunasan Haji 2027 turun Rp3.384.982 dibandingkan penyelenggaraan haji 2026.

Perlu dibedakan bahwa Nilai Manfaat Virtual Account sebesar Rp3,4 juta merupakan salah satu komponen dalam perhitungan Bipih. Sementara itu, Rp43,82 juta merupakan kontribusi Nilai Manfaat untuk membiayai keseluruhan kebutuhan penyelenggaraan haji per jemaah.

Kedua angka tersebut memiliki fungsi berbeda dalam struktur pembiayaan.

Untuk Apa Bipih Jemaah Digunakan?

Bipih merupakan bagian BPIH yang menjadi tanggungan pembayaran jemaah. Dalam penetapan Haji 2027, komponen Bipih digunakan untuk membiayai beberapa kebutuhan utama.

Berdasarkan penjelasan dalam kesepakatan Panja Komisi VIII DPR RI dan pemerintah, penggunaan Bipih mencakup:

  • Biaya penerbangan.
  • Sebagian biaya layanan syarikah di Arab Saudi dengan skema fullboard.
  • Biaya hidup atau living cost sebesar SAR750 yang dikembalikan kepada jemaah dalam mata uang riyal Saudi.

Sementara itu, Nilai Manfaat digunakan untuk menutup selisih antara total kebutuhan BPIH dan bagian yang menjadi tanggungan pembayaran jemaah.

Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa pembiayaan haji tidak hanya bergantung pada setoran jemaah yang berangkat, tetapi juga pada hasil pengelolaan dana haji secara kolektif.

BPKH Siapkan Penyaluran Nilai Manfaat Rp8,83 Triliun

Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menyatakan kesiapan BPKH untuk menyalurkan alokasi Nilai Manfaat sebesar Rp8,83 triliun sesuai kesepakatan DPR RI dan pemerintah.

Fadlul menegaskan bahwa penyaluran Nilai Manfaat akan dilakukan untuk mendukung operasional penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M.

BPKH juga menyatakan komitmen menjaga keamanan dan likuiditas dana haji melalui penerapan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan tata kelola yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip syariah.

Dalam pengelolaan keuangan haji, Nilai Manfaat memiliki dua kepentingan utama. Selain membantu membiayai jemaah yang berangkat, hasil pengelolaan dana juga dialokasikan untuk jemaah yang masih berada dalam masa tunggu melalui mekanisme Virtual Account.

Karena itu, penggunaan Nilai Manfaat untuk pembiayaan haji perlu memperhatikan keberlanjutan pengelolaan dana dan kepentingan jemaah lintas tahun keberangkatan.

Pembiayaan Haji Bergantung pada Keseimbangan Dana

Alokasi Rp8,83 triliun menunjukkan besarnya peran hasil pengelolaan dana haji dalam pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

Di satu sisi, Nilai Manfaat membantu menekan jumlah biaya yang harus dibayarkan langsung oleh jemaah. Di sisi lain, pengelolaan dana juga harus mempertimbangkan kepentingan calon jemaah yang masih menunggu keberangkatan.

Keseimbangan tersebut menjadi salah satu tantangan dalam menjaga keberlanjutan keuangan haji, terutama ketika jumlah jemaah dalam daftar tunggu terus membutuhkan pengelolaan dana dalam jangka panjang.

Dengan komposisi pembiayaan Haji 2027 sebesar 55,50 persen dari Bipih dan 44,50 persen dari Nilai Manfaat, transparansi mengenai sumber dana, penggunaan hasil investasi, serta mekanisme distribusi manfaat menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan haji.

Sumber: BPKH

Bagikan