
Setoran awal biaya haji tidak sekadar mengendap di rekening selama puluhan tahun masa tunggu keberangkatan. Dana tersebut dikelola melalui instrumen investasi syariah, dan imbal hasilnya dikembalikan langsung ke rekening masing-masing calon jemaah.
Untuk penyelenggaraan haji 1448 H/2027 M, rata-rata Nilai Manfaat yang dialokasikan ke Virtual Account (VA) jemaah tunggu naik 23,2 persen menjadi Rp3,4 juta, dibandingkan rata-rata 2026 sebesar Rp2,76 juta.
Informasi tersebut disampaikan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melalui siaran pers pada 19 November 2026. Pengumuman tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi BPKH pada Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (DPP FK KBIHU) di Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada 18 November 2026.
Alokasi Nilai Manfaat VA Naik Rp640 Ribu
Jika dibandingkan dengan rata-rata alokasi 2026, Nilai Manfaat VA untuk penyelenggaraan haji 2027 mengalami kenaikan sekitar Rp640 ribu.
Perbandingan yang disampaikan BPKH mencakup:
- Rata-rata alokasi 2026: Rp2,76 juta.
- Rata-rata alokasi 2027: Rp3,4 juta.
- Kenaikan nominal: Rp640 ribu.
- Persentase kenaikan: sekitar 23,2 persen.
Kenaikan tersebut menunjukkan bertambahnya rata-rata Nilai Manfaat yang dialokasikan ke rekening Virtual Account jemaah dalam masa tunggu.
Namun, angka Rp3,4 juta merupakan nilai rata-rata, bukan jaminan bahwa setiap jemaah menerima nominal yang persis sama. BPKH juga tidak menyebut kenaikan tersebut sebagai penambahan setoran awal atau imbal hasil investasi individual.
BPKH Kelola Dana Rp188,54 Triliun
Peningkatan alokasi Nilai Manfaat VA tidak terlepas dari pengelolaan dana haji oleh BPKH.
Hingga Oktober 2026, dana kelolaan BPKH tercatat mencapai Rp188,54 triliun. Dana tersebut ditempatkan pada berbagai instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah serta memperhatikan aspek kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas.
BPKH menjelaskan bahwa hasil pengelolaan dana menjadi sumber Nilai Manfaat untuk mendukung kepentingan jemaah, baik yang masih berada dalam masa tunggu maupun yang akan menunaikan ibadah haji.
Sejak 2018, BPKH mendistribusikan Nilai Manfaat bagi jemaah dalam masa tunggu melalui rekening Virtual Account masing-masing.
Jemaah dapat memantau informasi saldo VA melalui aplikasi BPKH Apps. Mekanisme tersebut menjadi salah satu bentuk transparansi informasi mengenai pengelolaan dana haji.
Nilai Manfaat Juga Membantu Pembiayaan Haji 2027
Selain dialokasikan ke Virtual Account jemaah dalam masa tunggu, Nilai Manfaat juga berperan dalam pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji.
Untuk penyelenggaraan haji 2027, BPKH mengalokasikan sekitar Rp8,83 triliun dari Nilai Manfaat. Jumlah tersebut setara dengan 44,50 persen dari total Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
Alokasi tersebut membantu mengurangi beban biaya yang harus dibayarkan langsung oleh jemaah melalui Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih).
Dengan demikian, pengelolaan dana haji memiliki dua kepentingan yang berjalan bersamaan: memberikan Nilai Manfaat kepada jemaah dalam masa tunggu serta membantu membiayai penyelenggaraan ibadah haji bagi jemaah yang berangkat.
Kedua kepentingan tersebut menjadi bagian penting dalam pengelolaan keuangan haji, terutama dalam menjaga keseimbangan manfaat bagi jemaah yang akan berangkat dan calon jemaah yang masih berada dalam antrean.
BPKH Gandeng KBIHU Perluas Edukasi Keuangan Haji
Di tengah peningkatan alokasi Nilai Manfaat, BPKH juga memperkuat edukasi keuangan haji melalui kerja sama dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).
Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menyebut peningkatan literasi keuangan haji sebagai bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana haji.
Fadlul menjelaskan bahwa calon jemaah perlu memahami pengelolaan setoran haji berdasarkan prinsip syariah serta manfaat yang dihasilkan selama masa tunggu.
Menurut Fadlul, KBIHU memiliki posisi strategis dalam memperluas edukasi karena berinteraksi langsung dengan calon jemaah melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan ibadah.
Ketua Umum DPP FK KBIHU, KH. Manurul Hidayat, juga menilai persiapan haji tidak cukup hanya mencakup pengetahuan manasik. Calon jemaah perlu memahami perjalanan dana setoran, proses pengelolaan, serta manfaat yang diperoleh selama masa tunggu.
Kerja sama tersebut diharapkan dapat memperluas pemahaman calon jemaah mengenai pengelolaan dana haji dan distribusi Nilai Manfaat.
Bagi calon jemaah yang masih menunggu keberangkatan, pemahaman terhadap mekanisme Virtual Account menjadi bagian penting dalam mengetahui perkembangan manfaat dari dana setoran haji. Keterbukaan informasi mengenai alokasi, pengelolaan, dan penggunaan Nilai Manfaat juga menjadi aspek yang perlu terus diperhatikan dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan haji.
Sumber: BPKH




