Serangan terhadap bandara sipil tidak hanya mengancam keselamatan penumpang, tetapi juga memunculkan pertanyaan serius mengenai kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional. Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia Volker Türk menilai serangan kelompok Houthi terhadap bandara dan infrastruktur sipil di Arab Saudi dapat memunculkan dugaan kejahatan perang.
Dalam wawancara dengan Arab News yang diterbitkan pada Rabu, 28 Oktober 2026, Türk menegaskan bahwa bandara sipil hanya dapat menjadi sasaran serangan jika memenuhi kriteria sebagai sasaran militer yang sah menurut hukum humaniter internasional.
“Jika Anda mulai menyerang warga sipil dan infrastruktur sipil, hal itu memang memunculkan pertanyaan mengenai kejahatan perang,” ujar Türk dalam pengarahan pers di New York, seperti dikutip Arab News.
Pernyataan tersebut muncul ketika serangan terhadap bandara-bandara Arab Saudi telah menimbulkan korban jiwa dan mengganggu perjalanan udara. Pada saat yang sama, Türk kembali menyoroti penahanan puluhan staf PBB oleh kelompok Houthi di Yaman.
Lima bandara Arab Saudi dilaporkan menjadi sasaran
Menurut laporan Arab News pada 28 Oktober, lima bandara di Arab Saudi, termasuk Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, telah menjadi sasaran serangan Houthi sejak 5 Oktober 2026.
Rangkaian serangan tersebut dilaporkan menewaskan sedikitnya 22 orang dan melukai lebih dari 350 orang. Angka itu merujuk pada laporan yang dikutip Arab News dan perlu dibaca sesuai tanggal serta sumber pelaporannya.
Sebelumnya, pada 15 Oktober, Mayor Jenderal Turki Al-Maliki, juru bicara Koalisi untuk Memulihkan Legitimasi di Yaman, menyatakan bahwa Bandara Internasional King Khalid telah menjadi sasaran 20 serangan sejak awal Oktober.
Dalam laporan pada tanggal yang sama, koalisi menyebut serangan terhadap sejumlah bandara di Arab Saudi telah menewaskan 19 orang dan melukai 364 orang. Perbedaan angka korban dengan laporan berikutnya menunjukkan pentingnya memperhatikan pembaruan data dan atribusi sumber.
Koalisi juga menyatakan telah mencegat rudal balistik Houthi yang diarahkan menuju Kota Taif pada Rabu, 28 Oktober, menurut laporan Arab News.
Türk sebelumnya telah mengecam rangkaian serangan tersebut dan meminta penyelidikan serius. Ia juga menekankan bahwa serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional.
Pernyataan Türk mengenai kemungkinan kejahatan perang merupakan peringatan hukum, bukan putusan pengadilan yang menyatakan pihak tertentu telah terbukti melakukan kejahatan perang.
Gangguan penerbangan masih menjadi perhatian
Dampak serangan terhadap bandara Arab Saudi tidak terbatas pada kerusakan fasilitas dan jatuhnya korban. Gangguan operasional juga meluas hingga menyebabkan pembatalan penerbangan dalam jumlah besar.
Dalam laporan pada 26 Oktober, Reuters mengutip data perusahaan analisis penerbangan Cirium yang mencatat sebanyak 4.071 dari 4.736 penerbangan terjadwal di Bandara Internasional King Khalid dibatalkan selama periode 8–25 Oktober 2026. Angka tersebut setara dengan sekitar 86 persen dari seluruh penerbangan terjadwal di bandara itu selama periode pengamatan.
Arab Saudi mengumumkan pembukaan kembali bandara tersebut secara terbatas pada 25 Oktober. Penerbangan domestik dilayani melalui Terminal 1, sedangkan maskapai nasional diizinkan menjalankan layanan internasional melalui Terminal 2.
Namun, pembukaan kembali itu belum berarti operasional penerbangan telah sepenuhnya pulih. Reuters juga melaporkan bahwa gangguan penerbangan meluas ke bandara lain, termasuk Dammam dan Abha, sementara sejumlah maskapai internasional menangguhkan layanan menuju Riyadh hingga November.
Perkembangan ini memperlihatkan bahwa eskalasi keamanan dapat berpengaruh langsung terhadap konektivitas udara Arab Saudi. Meski demikian, angka pembatalan tersebut merupakan data penerbangan secara umum dan tidak dengan sendirinya menunjukkan jumlah penerbangan haji atau umrah Indonesia yang terdampak.
Türk desak 71 staf PBB dibebaskan
Di tengah eskalasi serangan, Türk kembali menyoroti penahanan 71 staf PBB oleh kelompok Houthi di Yaman. Delapan orang di antaranya berasal dari kantor Komisioner Tinggi HAM PBB yang dipimpin Türk.
Sebagian staf tersebut telah ditahan selama bertahun-tahun. Türk menggambarkan kondisi penahanan mereka sebagai sangat buruk dan menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran paling nyata terhadap hak istimewa dan kekebalan yang melekat pada staf PBB.
Türk menegaskan bahwa seluruh staf yang ditahan harus dibebaskan segera dan tanpa syarat.
Isu penahanan tersebut menambah dimensi lain dalam persoalan yang disoroti Türk. Selain keselamatan warga sipil dalam serangan terhadap infrastruktur, perlindungan terhadap personel PBB dan penghormatan terhadap kewajiban hukum internasional juga menjadi perhatian.
Apa yang perlu dicermati penyelenggara haji dan umrah Indonesia?
Bagi penyelenggara perjalanan haji dan umrah, perkembangan di Arab Saudi menjadi alasan untuk memperketat pemantauan informasi operasional penerbangan. Namun, belum ada informasi dalam sumber yang diperiksa yang memastikan bahwa jadwal penerbangan jemaah Indonesia tertentu telah dibatalkan akibat serangan tersebut.
Langkah yang relevan untuk dilakukan antara lain:
- Memantau pengumuman resmi otoritas penerbangan Arab Saudi dan maskapai yang melayani rute perjalanan jemaah.
- Memastikan status penerbangan, jadwal keberangkatan, dan informasi transit melalui saluran resmi maskapai atau agen perjalanan.
- Menyiapkan komunikasi dengan jemaah apabila terjadi perubahan jadwal, pengalihan penerbangan, atau pembatalan layanan.
- Menghindari penyebaran informasi yang belum terkonfirmasi mengenai penutupan bandara atau perubahan rute.
Informasi mengenai status operasional bandara perlu diperiksa secara berkala karena situasi keamanan dan jadwal penerbangan dapat berubah. Gangguan penerbangan yang dilaporkan di Riyadh juga tidak otomatis berarti seluruh bandara di Arab Saudi mengalami penghentian operasi.
Catatan ASPHIRASI
Pernyataan Komisioner Tinggi HAM PBB Volker Türk menempatkan serangan terhadap bandara Arab Saudi dalam sorotan hukum humaniter internasional. Namun, bagi pembaca Indonesia yang merencanakan perjalanan ibadah, perkembangan operasional penerbangan juga perlu mendapat perhatian.
Data Reuters menunjukkan bahwa gangguan penerbangan di Riyadh pada Oktober 2026 berlangsung dalam skala besar. Meski sebagian layanan telah dibuka kembali, angka pembatalan penerbangan menunjukkan bahwa pemulihan operasional tidak dapat diasumsikan selesai hanya berdasarkan pengumuman pembukaan bandara.
Penyelenggara haji dan umrah perlu mengutamakan informasi resmi dari maskapai dan otoritas terkait sebelum menyampaikan kepastian jadwal kepada jemaah. Sementara itu, perkembangan penyelidikan atas serangan terhadap infrastruktur sipil dan nasib staf PBB yang ditahan Houthi tetap perlu dipantau sebagai bagian dari perkembangan keamanan regional.
Sumber: Arab News
