Regulasi

3.700 Travel Umrah Bersaing Berebut 3 Juta Jemaah, Ketimpangan Industri Jadi Sorotan

3.700 Travel Umrah Bersaing Berebut 3 Juta Jemaah, Ketimpangan Industri Jadi Sorotan

Banyaknya perusahaan travel umrah berizin tidak otomatis menunjukkan industri perjalanan ibadah berada dalam kondisi sehat. Di tengah perkiraan tiga juta jemaah umrah Indonesia setiap tahun, distribusi pasar antarpenyelenggara dinilai belum merata.

Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam penataan industri perjalanan haji dan umrah. Sebelumnya, ASPHIRASI telah mengulas langkah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menunda penerbitan izin PPIU baru selama proses pembenahan dan verifikasi data penyelenggara berlangsung.

Baca juga: Kemenhaj Tunda Izin PPIU Baru, Pendataan Ulang Travel Ditargetkan Rampung November 2026

Di luar persoalan perizinan, ketimpangan distribusi jemaah juga menjadi tantangan tersendiri bagi keberlangsungan usaha travel.

Ketua Harian DPP Asosiasi Kebersamaan Pengusaha Travel Haji Umrah (BERSATHU), Farid Aljawi, menyebut jumlah penyelenggara perjalanan ibadah umrah mencapai sekitar 3.700 perusahaan. Sementara itu, jumlah jemaah umrah Indonesia diperkirakan mencapai tiga juta orang setiap tahun.

Jika dibagi secara matematis, jumlah tersebut setara dengan sekitar 810 jemaah per perusahaan setiap tahun. Namun, angka tersebut hanya gambaran rata-rata dan tidak mencerminkan distribusi pemberangkatan yang sebenarnya.

Dalam praktiknya, sebagian perusahaan mampu memberangkatkan hingga 20.000 jemaah dalam setahun. Sebaliknya, terdapat penyelenggara yang hanya memperoleh sebagian kecil pasar, bahkan belum mendapatkan kesempatan memberangkatkan jemaah.

Farid juga menyoroti kemungkinan satu orang memiliki beberapa perusahaan travel yang beroperasi secara bersamaan. Kondisi tersebut membuat pendataan perlu mencakup kepemilikan dan aktivitas perusahaan agar jumlah penyelenggara yang tercatat dapat menggambarkan kondisi industri secara lebih akurat.

Ketimpangan Pasar Juga Terjadi pada Penyelenggara Haji Khusus

Persoalan distribusi jemaah tidak hanya menjadi perhatian dalam bisnis umrah. Farid juga menyebut jumlah Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) mendekati 1.200 perusahaan.

Jumlah jemaah yang diberangkatkan setiap perusahaan sangat bervariasi. Ada penyelenggara yang mampu melayani hingga 2.000 jemaah, sementara perusahaan lain hanya memberangkatkan sekitar 200, 100, bahkan 50 jemaah.

Karakteristik bisnis haji khusus berbeda dari umrah karena berkaitan dengan antrean keberangkatan. Penyelenggara harus mempertahankan kegiatan usaha dalam jangka panjang sebelum dapat memberangkatkan jemaah yang telah mendaftar.

Farid menggambarkan masa tunggu keberangkatan yang dapat mencapai tujuh hingga sembilan tahun sebagai salah satu tantangan keberlangsungan usaha PIHK. Kondisi tersebut membuat perusahaan perlu mempertahankan kesiapan operasional dan kemampuan finansial selama periode menunggu keberangkatan.

Karena itu, evaluasi penyelenggara tidak cukup hanya melihat jumlah izin atau kuota. Kemampuan perusahaan mempertahankan kegiatan usaha dan memenuhi kewajiban pelayanan juga perlu diperhatikan.

Kapasitas Operasional dan Keuangan Perlu Menjadi Indikator

Menurut Farid, penilaian terhadap penyelenggara perlu mencakup sejumlah aspek yang menggambarkan kemampuan perusahaan menjalankan kegiatan usaha secara nyata.

Beberapa aspek yang dapat diperhatikan meliputi:

  1. Legalitas dan aktivitas perusahaan: Memastikan perusahaan benar-benar menjalankan kegiatan usaha sesuai izin yang dimiliki, bukan sekadar tercatat dalam administrasi perizinan.
  2. Kapasitas operasional: Memeriksa keberadaan kantor, jumlah karyawan, pembagian tugas, serta penerapan standar operasional prosedur (SOP) dalam pengelolaan perusahaan.
  3. Akreditasi dan kemampuan finansial: Menilai status akreditasi, kondisi keuangan, laporan keuangan, serta kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban kepada jemaah.
  4. Standar pelayanan dan rantai layanan: Mengevaluasi kemampuan perusahaan mengelola seluruh kebutuhan perjalanan, mulai dari tiket pesawat, akomodasi hotel, transportasi, katering, hingga pembimbingan ibadah.
  5. Pembinaan dan penerapan sanksi: Memberikan pembinaan kepada penyelenggara yang belum memenuhi standar serta menerapkan sanksi administratif sesuai ketentuan. Pembekuan izin sementara dapat menjadi salah satu langkah penindakan apabila memiliki dasar hukum yang sesuai.

Selain kesiapan internal perusahaan, pengelolaan hubungan dengan penyedia layanan juga perlu diperhatikan.

Farid menyoroti ketergantungan sebagian travel terhadap perusahaan lain sebagai perantara dalam pengadaan tiket pesawat, hotel, transportasi, dan kebutuhan operasional lainnya.

Pola kerja sama tersebut berpotensi menimbulkan risiko berantai ketika salah satu pihak mengalami gangguan. Persoalan pada satu perusahaan dalam jaringan kemitraan dapat berdampak terhadap penyelenggara lain, termasuk keterlambatan penerbitan tiket jemaah.

Karena itu, peningkatan kompetensi pengelola dan standardisasi seluruh rantai layanan perjalanan ibadah dinilai penting untuk menjaga kualitas pelayanan.

Evaluasi Tidak Boleh Menggeneralisasi Seluruh Travel

Dalam penataan industri, Farid juga mengingatkan pentingnya membedakan kondisi setiap penyelenggara. Perusahaan baru tidak otomatis bermasalah, sementara perusahaan yang telah lama beroperasi juga tidak otomatis memiliki rekam jejak pelayanan yang baik.

Evaluasi perlu dilakukan berdasarkan kapasitas, aktivitas, dan rekam jejak masing-masing perusahaan. Penyelenggara yang belum memenuhi standar dapat memperoleh pembinaan, sedangkan pelanggaran yang terbukti perlu ditangani sesuai ketentuan yang berlaku.

Farid juga mengusulkan pembekuan sementara izin operasional bagi perusahaan yang belum memenuhi standar hingga persyaratan terpenuhi.

Kepercayaan Jemaah Menjadi Modal Ekonomi Industri

Persaingan travel umrah tidak hanya ditentukan oleh harga paket dan kemampuan memperoleh jemaah. Kepercayaan masyarakat juga menjadi modal penting bagi keberlangsungan usaha.

Jemaah mempercayakan dana dan perjalanan ibadah kepada penyelenggara, sehingga transparansi, reputasi, dan konsistensi pelayanan turut memengaruhi keputusan memilih travel. Kegagalan satu perusahaan memenuhi kewajiban bahkan dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap industri secara lebih luas.

Karena itu, menjaga kepercayaan jemaah bukan hanya tanggung jawab masing-masing perusahaan, tetapi juga bagian dari upaya membangun industri haji dan umrah yang sehat.

Reputasi, transparansi informasi, dan konsistensi pelayanan dapat memengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih penyelenggara.

Pada akhirnya, tantangan industri haji dan umrah bukan hanya berkaitan dengan jumlah perusahaan yang memiliki izin. Kemampuan penyelenggara menjaga keberlangsungan usaha, memenuhi kewajiban operasional, dan memberikan pelayanan yang memadai menjadi bagian penting dalam membangun industri yang sehat sekaligus melindungi kepentingan jemaah.

Sumber: MNC Trijaya

Bagikan