Harga paket umrah yang wajar tidak lahir dari melihat brosur pesaing lalu memotong sedikit angkanya. Harga yang wajar lahir dari penjumlahan biaya yang benar-benar akan dikeluarkan untuk memberangkatkan satu jemaah, ditambah margin yang masuk akal untuk menjalankan perusahaan. Selisih antara dua cara berpikir itu yang dapat berujung pada jemaah gagal berangkat.
Pemerintah sebelumnya menetapkan acuan biaya referensi umrah sebagai salah satu rambu bagi penyelenggara. Acuan itu bukan harga jual yang dipatok untuk seluruh paket, melainkan referensi dalam melihat kewajaran biaya penyelenggaraan. KMA Nomor 1021 Tahun 2023 menetapkan BPIU Referensi sebesar Rp23 juta. Namun, angka tersebut perlu dibaca bersama regulasi penyelenggaraan yang berlaku saat ini dan tidak dengan sendirinya menjadi perhitungan biaya riil setiap PPIU.
Kenapa Harga Tidak Boleh Ditentukan dari Pasar Saja
Paket yang dijual di bawah harga pokok hanya bisa berjalan bila kekurangannya ditutup dari sumber dana lain. Jika model pembiayaan seperti itu bergantung pada setoran jemaah berikutnya, risikonya meningkat ketika pendaftaran melambat atau biaya perjalanan naik. Ketika kemampuan pembiayaan terganggu, yang dapat ikut terdampak adalah jemaah yang uangnya sudah masuk dan keberangkatannya belum terlaksana.
Karena itu perhitungan harga sebaiknya diperlakukan sebagai dokumen internal yang disimpan, bukan angka yang diingat-ingat di kepala pemilik. Bila suatu saat ada pemeriksaan atau sengketa, catatan itu dapat menunjukkan dasar perhitungan harga paket yang ditawarkan.
Tujuh Komponen yang Perlu Masuk Hitungan
Susun komponen berikut per jemaah, bukan per rombongan, agar terlihat berapa biaya yang menempel pada setiap orang yang diberangkatkan.
- Tiket penerbangan pulang pergi beserta ketentuan bagasi, termasuk selisih harga pada musim ramai.
- Visa dan seluruh biaya layanan yang menyertainya sampai visa terbit.
- Akomodasi di Makkah dan Madinah, dihitung berdasarkan jumlah malam dan pembagian kamar yang dijanjikan dalam brosur.
- Transportasi darat selama di Arab Saudi, termasuk perpindahan antarkota dan pergerakan harian.
- Konsumsi selama perjalanan, dihitung per hari sesuai janji paket.
- Pembimbing ibadah, petugas pendamping, dan biaya penanganan jemaah di bandara maupun hotel.
- Perlengkapan, asuransi perjalanan, pengurusan dokumen, serta biaya administrasi kantor yang dialokasikan pada tiap jemaah.
Komponen tersebut juga berkaitan dengan layanan dan perlindungan yang menjadi kewajiban penyelenggara, termasuk transportasi, akomodasi, konsumsi, bimbingan ibadah, kesehatan, serta perlindungan jemaah.
Urutan Menghitung sampai Ketemu Harga Jual
- Kunci dulu spesifikasi paketnya: jumlah hari, kelas hotel, jarak dari masjid, maskapai, dan isi kamar. Tanpa spesifikasi yang dikunci, perhitungan tidak bisa diuji.
- Jumlahkan tujuh komponen di atas menjadi harga pokok per jemaah.
- Tambahkan cadangan risiko untuk kenaikan kurs, kenaikan harga tiket, dan pembatalan sepihak dari pemasok.
- Tambahkan margin usaha, lalu gunakan BPIU Referensi sebagai salah satu pembanding bila angka tersebut masih relevan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- Bila hasilnya jauh di bawah acuan, jangan langsung menurunkan harga lagi. Periksa ulang komponen mana yang belum dimasukkan, karena bisa saja ada biaya yang terlewat.
BPIU Referensi perlu diperlakukan sebagai acuan, bukan sebagai pengganti perhitungan biaya aktual PPIU. Angka referensi terakhir yang dapat diverifikasi dari sumber resmi adalah Rp23 juta berdasarkan KMA Nomor 1021 Tahun 2023. Sampai saat ini, exact match is not found. information may not be available yet mengenai adanya penetapan angka referensi baru pada 2026.
Tanda Harga Paket Sudah Tidak Wajar
- Harga jual lebih rendah daripada harga pokok yang dihitung sendiri.
- Keberangkatan bergantung pada tercapainya jumlah pendaftar tertentu, tetapi syarat itu tidak tertulis dalam perjanjian.
- Spesifikasi hotel dan maskapai sengaja dibiarkan samar agar bisa diturunkan diam-diam menjelang keberangkatan.
- Pengelolaan dana jemaah tidak lagi cukup untuk memenuhi kewajiban layanan dan keberangkatan sesuai paket yang dijanjikan.
Perhitungan harga juga tidak bisa dilepaskan dari layanan yang wajib dipenuhi penyelenggara, karena layanan tersebut menjadi bagian dari biaya yang perlu diperhitungkan. Dalam regulasi terbaru, PPIU antara lain diwajibkan menyediakan layanan bimbingan ibadah, kesehatan, kepastian keberangkatan dan kepulangan, serta perlindungan terkait akomodasi, konsumsi, transportasi, dan aspek lainnya sesuai ketentuan.
Rinciannya dibahas pada ulasan standar pelayanan minimal penyelenggara umrah.
Catatan ASPHIRASI
Bagi ASPHIRASI, harga murah bukan masalah selama angkanya bisa dipertanggungjawabkan. Travel yang punya jaringan pemasok kuat, kontrak hotel jangka panjang, atau blok kursi penerbangan memang bisa menjual lebih hemat tanpa mengurangi layanan. Yang bermasalah adalah harga yang murah karena biayanya belum dihitung, lalu kekurangannya bergantung pada sumber dana yang belum pasti.
Perhitungan harga sebaiknya juga dibuka sebagian kepada calon jemaah dalam bentuk rincian layanan, bukan sekadar satu angka besar. Jemaah perlu mengetahui layanan yang menjadi bagian dari paket, termasuk durasi akomodasi, pengaturan kamar, dan transportasi yang dijanjikan. Keterbukaan semacam ini melindungi travel juga, karena mempersempit ruang salah paham yang biasanya baru meledak menjelang keberangkatan.
Asosiasi mendorong anggotanya menyimpan lembar perhitungan tiap paket beserta tanggal penyusunannya. Dokumen itu murah dibuat, tetapi dapat menjadi bukti ketika ada pertanyaan dari pengawas, mitra, atau jemaah sendiri.
Catatan mengenai kemutakhiran data
Ketentuan biaya, visa, serta kewajiban layanan bagi penyelenggara dapat berubah mengikuti regulasi Indonesia dan kebijakan Pemerintah Arab Saudi. Sebelum menetapkan harga paket, penyelenggara sebaiknya mengonfirmasi angka dan ketentuan terbaru kepada instansi resmi yang berwenang serta memeriksa aturan turunannya yang sedang berlaku.
