
Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2027 di hadapan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memperlihatkan pergeseran porsi pengelolaan keuangan haji yang semakin bertumpu pada instrumen investasi. Hingga 31 Oktober 2026, total dana kelolaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tercatat menembus Rp188,5 triliun, tumbuh 6,9 persen secara tahunan (year-on-year/YoY).
Dari total dana kelolaan tersebut, sekitar 80 persen atau Rp150,3 triliun ditempatkan pada berbagai instrumen investasi syariah, sementara 20 persen sisanya (Rp38,3 triliun) disimpan dalam bentuk penempatan dana. Rincian komposisi portofolio itu dipaparkan BPKH dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VIII DPR RI pada 16 November 2026.
Data tersebut disampaikan BPKH dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada 16 November 2026. Pertemuan tersebut membahas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPKH Tahun 2027.
Dana Kelolaan Rp188,5 Triliun, Aset BPKH Rp195,7 Triliun
BPKH melaporkan total aset mencapai Rp195,7 triliun per 31 Oktober 2026, meningkat 7,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Angka total aset tersebut berbeda dari dana kelolaan yang tercatat sebesar Rp188,5 triliun. BPKH juga melaporkan aset lainnya sebesar Rp7,1 triliun.
Dalam komposisi dana kelolaan, BPKH mencatat:
- Investasi: Rp150,3 triliun atau sekitar 80 persen.
- Penempatan dana: Rp38,3 triliun atau sekitar 20 persen.
Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa investasi menjadi instrumen utama dalam pengelolaan dana haji.
Pengelolaan dana dilakukan melalui berbagai instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. BPKH juga menyatakan penerapan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan haji.
BPKH Catat Nilai Manfaat Rp10,1 Triliun hingga Oktober 2026
Dari pengelolaan dana tersebut, BPKH membukukan Nilai Manfaat sebesar Rp10,1 triliun hingga 31 Oktober 2026.
Pada periode yang sama, surplus komprehensif tercatat sebesar Rp0,6 triliun atau tumbuh 4,9 persen secara tahunan.
Nilai Manfaat merupakan hasil pengelolaan keuangan haji yang digunakan untuk mendukung kepentingan jemaah. Pemanfaatan hasil pengelolaan tersebut mencakup dukungan pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji serta alokasi manfaat bagi jemaah dalam masa tunggu.
Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menegaskan bahwa pertumbuhan aset dan dana kelolaan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pengelolaan keuangan haji.
Menurut Fadlul, pengelolaan dana juga harus mampu menghasilkan Nilai Manfaat secara optimal dan berkelanjutan dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian.
“Pengelolaan keuangan haji memiliki tanggung jawab besar karena berkaitan langsung dengan dana jemaah,” ujar Fadlul dalam keterangan BPKH.
Pernyataan tersebut menempatkan produktivitas investasi dan keberlanjutan manfaat sebagai bagian penting dari tanggung jawab pengelolaan dana haji.
BPKH Targetkan Dana Kelolaan Rp195,29 Triliun pada 2027
Untuk tahun 2027, BPKH menetapkan target dana kelolaan sebesar Rp195,29 triliun. BPKH juga menargetkan perolehan Nilai Manfaat sebesar Rp13,50 triliun dengan tingkat imbal hasil sebesar 7 persen.
Target tersebut menjadi bagian dari arah kebijakan pengelolaan keuangan haji dalam RKAT 2027.
Selain target keuangan, BPKH memproyeksikan jumlah pendaftar haji baru sebanyak 495.312 jemaah.
BPKH juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp260 miliar untuk program kemaslahatan serta Rp2,6 triliun untuk alokasi Virtual Account (VA).
Untuk mencapai target tersebut, BPKH menetapkan lima fokus strategis:
- Penguatan kelembagaan, melalui peningkatan kapasitas organisasi dan hubungan dengan pemangku kepentingan.
- Penguatan tata kelola, melalui transparansi, akuntabilitas, prinsip kehati-hatian, dan manajemen risiko.
- Optimalisasi investasi, melalui pengembangan strategi investasi produktif dan terdiversifikasi.
- Transformasi digital, melalui pengembangan sistem informasi dan proses bisnis.
- Penguatan sumber daya manusia, melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme pegawai.
Pengawasan Dana Jemaah Menjadi Perhatian
Pertumbuhan dana kelolaan dan target peningkatan Nilai Manfaat juga diikuti tuntutan pengawasan terhadap pengelolaan dana haji.
Ketua Dewan Pengawas BPKH, Firmansyah N. Nazaroedin, menegaskan bahwa penguatan kinerja keuangan harus berjalan seiring dengan pengawasan yang efektif dan berkelanjutan.
Firmansyah menyebut tata kelola dan manajemen risiko sebagai elemen penting untuk menjaga keamanan serta akuntabilitas dana jemaah.
Pengawasan, menurut Firmansyah, perlu dilakukan secara konsisten melalui penerapan manajemen risiko, evaluasi, dan pemantauan berkelanjutan.
Bagi calon jemaah yang masih berada dalam masa tunggu, perkembangan dana kelolaan dan Nilai Manfaat menjadi bagian penting dari informasi pengelolaan setoran haji.
Namun, besarnya dana kelolaan tidak dengan sendirinya menggambarkan besaran manfaat yang diterima setiap jemaah. Hasil pengelolaan, alokasi pembiayaan haji, distribusi Nilai Manfaat, serta pengawasan terhadap risiko investasi tetap perlu dilihat sebagai bagian yang saling berkaitan.
Dengan target dana kelolaan Rp195,29 triliun pada 2027, tantangan BPKH tidak berhenti pada peningkatan nilai aset. Pengelolaan dana juga dituntut menghasilkan manfaat secara berkelanjutan, menjaga keamanan dana jemaah, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat.
Sumber: BPKH




