BANDUNG – Publikasi kegiatan pemerintah belum tentu menjawab kebutuhan informasi masyarakat. Dokumentasi rapat, kunjungan kerja, hingga aktivitas pejabat hanya menjadi bagian dari komunikasi publik. Masyarakat juga perlu mengetahui hasil, manfaat, dan dampak dari kegiatan tersebut.
Pesan itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI sekaligus Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga, Moh. Hasan Afandi, saat menghadiri kegiatan Penguatan Tata Kelola Kesekretariatan pada Satuan Kerja Kemenhaj Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 di Bandung, Rabu (4/11/2026).
Hasan meminta jajaran kehumasan Kemenhaj di daerah mengubah pola komunikasi yang selama ini berorientasi pada dokumentasi kegiatan menjadi publikasi yang lebih menonjolkan hasil dan manfaat bagi masyarakat.
"Publik tidak selalu membutuhkan dokumentasi kegiatan. Yang lebih penting adalah apa hasilnya, apa manfaatnya, dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat," ujarnya.
Menurut Hasan, media sosial pemerintah seharusnya tidak berhenti sebagai saluran untuk menunjukkan aktivitas instansi. Platform digital perlu dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi, memberikan edukasi, sekaligus menyerap aspirasi masyarakat.
Karena itu, konten komunikasi pemerintah perlu disajikan secara sederhana, akurat, menarik, dan konsisten agar informasi dapat dipahami oleh masyarakat.
Informasi praktis jemaah perlu menjadi prioritas
Dalam penyelenggaraan haji dan umrah, perubahan pola komunikasi tersebut dapat diterapkan melalui penyediaan informasi yang benar-benar dibutuhkan calon jemaah maupun jemaah.
Hasan mencontohkan sejumlah materi yang perlu disampaikan secara kreatif oleh humas daerah, mulai dari panduan pendaftaran, persiapan keberangkatan, perlengkapan jemaah, hingga ketentuan barang bawaan.
Informasi semacam ini memiliki kegunaan langsung bagi masyarakat karena berkaitan dengan tahapan persiapan perjalanan ibadah. Humas tidak cukup hanya mengabarkan kegiatan internal kementerian, tetapi juga perlu memastikan informasi pelayanan dapat diakses dan dipahami oleh calon pengguna layanan.
Pendekatan tersebut juga menuntut pengelola media sosial pemerintah memahami persoalan yang sering ditanyakan masyarakat. Konten yang informatif perlu menjawab kebutuhan pembaca, bukan sekadar memenuhi jadwal publikasi instansi.
Admin media sosial dituntut responsif
Selain kualitas konten, Hasan menyoroti interaksi antara pemerintah dan masyarakat melalui media sosial.
Ia mengingatkan bahwa tugas admin tidak selesai setelah mengunggah informasi. Pertanyaan dan aspirasi masyarakat juga harus mendapatkan respons serta tindak lanjut yang sesuai.
"Admin media sosial tidak cukup hanya mengunggah konten. Pertanyaan dan aspirasi masyarakat juga harus direspons agar komunikasi pemerintah benar-benar berjalan dua arah," tegasnya.
Dalam konteks pelayanan haji dan umrah, responsivitas ini menjadi bagian penting dari penyampaian informasi. Masyarakat yang mencari penjelasan mengenai prosedur, persyaratan, atau persiapan keberangkatan membutuhkan jawaban yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan demikian, media sosial pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai etalase aktivitas kementerian, tetapi juga menjadi salah satu ruang interaksi pelayanan publik.
Kecepatan informasi harus diimbangi verifikasi
Hasan juga mengingatkan pentingnya menjaga kredibilitas komunikasi pemerintah, terutama ketika menghadapi situasi krisis.
Dalam kondisi tersebut, humas harus mengedepankan kejujuran, verifikasi informasi, dan koordinasi. Informasi yang belum terkonfirmasi perlu dipastikan terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada masyarakat.
Prinsip ini penting agar upaya merespons kebutuhan informasi tidak justru menghasilkan penyebaran kabar yang keliru. Kecepatan publikasi tidak boleh mengesampingkan ketepatan informasi.
Melalui penguatan kapasitas kehumasan di daerah, Kemenhaj berharap komunikasi publik semakin informatif, edukatif, dan responsif.
Bagi penyelenggaraan haji dan umrah, arah komunikasi tersebut menempatkan kebutuhan informasi masyarakat sebagai perhatian utama. Ukuran keberhasilan publikasi bukan semata-mata seberapa banyak kegiatan kementerian ditampilkan, melainkan sejauh mana informasi membantu masyarakat memahami layanan, memperoleh jawaban, dan mempersiapkan perjalanan ibadah.
Sumber: Kemenhaj RI
