
BATU – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mendorong kantor wilayah (Kanwil) di daerah embarkasi untuk memperkuat pengawasan penyelenggaraan ibadah umrah, termasuk melalui pemantauan langsung di bandara. Langkah ini menjadi bagian dari pembagian tanggung jawab pengawasan antara pemerintah pusat dan daerah.
Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Harun Al Rasyid, meminta seluruh Kanwil yang memiliki penerbangan umrah agar turut melakukan pemantauan di bandara. Ia juga mendorong penerapan pola pengawasan yang telah berjalan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ke embarkasi lainnya.
"Semua embarkasi yang memiliki pemberangkatan umrah agar ikut melakukan pemantauan dan pengawasan umrah di bandara," tegas Harun dalam kegiatan Sosialisasi Regulasi Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Umrah di Kota Batu, Jawa Timur, 4–6 November 2026.
Arahan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan penyelenggaraan umrah tidak hanya menjadi tanggung jawab jajaran kementerian di tingkat pusat. Aparatur di daerah juga diminta terlibat aktif dalam memantau pelaksanaan perjalanan jemaah.
Pusat Siap Ambil Alih Persoalan yang Tidak Tuntas di Daerah
Dalam kesempatan yang sama, Harun menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah siap memberikan dukungan kepada Kanwil maupun kantor Kemenhaj kabupaten/kota dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Dukungan tersebut mencakup penanganan persoalan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat daerah. Harun menyatakan, pemerintah pusat siap mengambil alih apabila kewenangan atau kapasitas penanganan di tingkat Kanwil tidak mencukupi untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan.
"Jika ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Kanwil, akan kami ambil alih," ujarnya.
Harun juga meminta petugas di daerah tidak ragu melaporkan berbagai hambatan, gangguan, maupun upaya yang merintangi pelaksanaan pengawasan di lapangan.
Menurutnya, informasi dari petugas daerah diperlukan agar jajaran pusat mengetahui kendala yang dihadapi sekaligus dapat memberikan dukungan terhadap proses pengawasan.
Harun turut mengapresiasi langkah sejumlah jajaran daerah yang mulai melakukan inspeksi mendadak (sidak) sebagai bagian dari penguatan pengawasan penyelenggaraan haji dan umrah.
Pengawasan Juga Berlaku bagi Aparatur Kemenhaj
Penguatan pengawasan, menurut Harun, tidak hanya ditujukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Evaluasi juga harus mencakup aparatur internal kementerian.
Harun juga menegaskan tidak akan memberikan toleransi apabila terdapat aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti terlibat dalam pelanggaran. Penanganan terhadap ASN tersebut akan diserahkan kepada Inspektorat Jenderal (Itjen) sesuai ranah kewenangannya.
"Kalau ada ASN yang kemudian terlibat, kita tidak segan-segan untuk memberikan sanksi dan akan diserahkan ke Itjen, karena hal tersebut menjadi ranah Inspektorat Jenderal," jelas Harun.
Penegasan tersebut menempatkan integritas aparatur sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya diarahkan keluar kepada penyelenggara, tetapi juga harus berjalan di lingkungan lembaga yang bertanggung jawab melakukan pengawasan.
Koordinasi Pusat dan Daerah Jadi Kunci
Pernyataan Harun disampaikan dalam sosialisasi regulasi pengawasan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan ibadah umrah yang dihadiri para kepala Kanwil serta kepala subdirektorat pengendalian dari seluruh Indonesia.
Dalam kegiatan tersebut, Harun menekankan pentingnya kesamaan persepsi dan komitmen seluruh jajaran dalam menjalankan fungsi pengawasan maupun pelayanan kepada jemaah.
Bagi Kemenhaj, aparatur kementerian tidak cukup hanya menjalankan fungsi pelayanan. Mereka juga harus memastikan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan haji dan umrah menjalankan tanggung jawab sesuai ketentuan.
Perluasan pemantauan hingga bandara, dukungan penanganan dari pusat, serta pengawasan terhadap internal kementerian menjadi beberapa aspek yang ditekankan dalam arahan tersebut.
Namun, pelaksanaan arahan itu tetap membutuhkan koordinasi dan konsistensi di tingkat daerah. Efektivitas pengawasan pada akhirnya akan bergantung pada kemampuan jajaran kementerian mengidentifikasi persoalan, menindaklanjuti temuan, dan memastikan setiap pelanggaran ditangani sesuai kewenangan.
Harun mengajak seluruh jajaran memperkuat komitmen bersama agar fungsi pengawasan dan pelayanan kepada jemaah dapat berjalan secara beriringan.
Sumber: Kemenhaj RI




