Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mendorong pelaku usaha Indonesia untuk mengambil bagian dalam rantai pasok kebutuhan haji dan umrah di Arab Saudi. Menurut Kemenhaj, sejumlah komoditas pangan hingga produk olahan berpeluang menjadi bagian dari rantai pasok tersebut.
Dorongan itu disampaikan melalui Business Matching Indonesia–Saudi Arabia Partnership Forum 2026 yang digelar di Jakarta, Senin (3/8/2026). Forum tersebut mengusung tema Building Strategic Partnership for a Sustainable Pilgrim Supply Chain.
Forum tersebut mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, eksportir, UMKM, asosiasi industri, serta mitra dari Arab Saudi. Menurut Kemenhaj, pertemuan itu diarahkan untuk membangun kerja sama bisnis yang dapat menghubungkan produsen dan eksportir Indonesia dengan kebutuhan penyelenggaraan haji dan umrah.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah Kemenhaj Jaenal Effendi mengatakan Indonesia memiliki potensi untuk memasok sejumlah kebutuhan penyelenggaraan ibadah di Arab Saudi. Namun, ia menilai peluang tersebut membutuhkan konektivitas, koordinasi, dan kerja sama yang lebih terstruktur.
Sejumlah komoditas pangan disebut
Kemenhaj menyebut kebutuhan katering haji tidak hanya berupa makanan siap santap atau bahan bumbu. Menurut kementerian tersebut, rantai pasok katering juga mencakup berbagai komoditas pangan, seperti beras, ikan, daging, sayuran, tepung, minyak goreng, rempah segar, dan produk susu.
Kebutuhan tersebut, menurut Jaenal, dapat menjadi peluang bagi sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan industri pangan olahan Indonesia untuk masuk ke pasar Arab Saudi.
Namun, pernyataan tersebut belum menunjukkan adanya kontrak pemasokan untuk komoditas tertentu. Kemenhaj dalam rilisnya membahas sejumlah produk tersebut sebagai bagian dari kebutuhan yang dinilai berpotensi menjadi peluang bagi pelaku usaha Indonesia.
Dengan demikian, forum tersebut lebih menggambarkan upaya pemerintah membangun jalur kerja sama dan akses pasar daripada pengumuman mengenai produk Indonesia yang sudah mendapatkan kontrak pemasokan ke Arab Saudi.
Kemenhaj usulkan konsorsium ekspor
Untuk mendukung rencana tersebut, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah mendorong pembentukan konsorsium ekspor yang dikoordinasikan oleh eksportir dengan kapasitas dan kompetensi yang sesuai.
Kemenhaj menyebut skema tersebut diharapkan dapat membantu produsen dan UMKM memenuhi standar yang berlaku di Arab Saudi serta menjaga kesinambungan pasokan.
Kementerian juga mendorong harmonisasi standar halal dan keamanan pangan, pembangunan pusat logistik terpadu, pengembangan sumber daya manusia, serta transfer teknologi.
Selain itu, Kemenhaj mengusulkan pembentukan Koridor Makanan Haji Indonesia sebagai bagian dari penguatan ekosistem ekonomi haji.
Berbagai usulan tersebut menunjukkan bahwa tantangan yang dibahas tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memproduksi komoditas, tetapi juga dengan bagaimana produk dapat memenuhi standar, dikumpulkan dalam jumlah yang memadai, dan dikirim secara konsisten ke pasar tujuan.
Belum ada rincian kontrak pemasokan
Kemenhaj berharap forum tersebut menghasilkan kemitraan bisnis yang lebih kuat antara pelaku usaha Indonesia dan mitra di Arab Saudi.
Namun, berdasarkan rilis Kemenhaj mengenai forum tersebut, belum terdapat rincian mengenai kontrak pembelian untuk komoditas tertentu, nilai transaksi, volume ekspor, atau perusahaan Indonesia yang telah ditetapkan sebagai pemasok.
Karena itu, dorongan untuk memasukkan produk Indonesia ke rantai pasok haji dan umrah saat ini masih berada pada tahap pengembangan kerja sama dan ekosistem bisnis.
Jika rencana tersebut berlanjut menjadi transaksi komersial, sejumlah hal akan menjadi penting, termasuk pemenuhan standar Arab Saudi, kemampuan menjaga kualitas dan kontinuitas pasokan, kesiapan logistik, serta kepastian pasar bagi produsen Indonesia.
Forum Business Matching Indonesia–Saudi Arabia Partnership Forum 2026 menjadi salah satu upaya Kemenhaj untuk membahas aspek tersebut. Sejauh informasi yang diumumkan kementerian, tujuan akhirnya adalah memperluas keterlibatan pelaku usaha Indonesia dalam rantai pasok kebutuhan haji dan umrah, bukan sekadar sebagai konsumen.
Sumber: Kemenhaj
