Regulasi

20 Hari Jelang Penutupan Pelunasan Haji 2027, Jemaah Perlu Cermati 3 Kendala Ini

20 Hari Jelang Penutupan Pelunasan Haji 2027, Jemaah Perlu Cermati 3 Kendala Ini

MAKASSAR – Masa pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahap pertama menyisakan 20 hari hingga ditutup pada 10 Desember 2026. Untuk mengejar target tersebut, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) meminta petugas daerah aktif mendata jemaah reguler 1448 Hijriah/2027 Masehi yang berhak melunasi tetapi masih terkendala administrasi, kesehatan, maupun pembayaran.

Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kemenhaj, Ian Heriyawan, menegaskan petugas tidak boleh hanya menunggu jemaah datang melapor. Mereka diminta menjemput bola dengan memetakan data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), mempercepat verifikasi istitaah kesehatan, dan memastikan status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) jemaah.

Arahan itu disampaikan Ian dalam Sosialisasi Regulasi Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler Wilayah Sulawesi Selatan di Makassar, Selasa (17/11/2026).

Menjelang penutupan tahap pertama, terdapat tiga kendala utama yang perlu segera dicermati calon jemaah.

1. Pemeriksaan Istitaah Kesehatan Belum Tuntas

Kemenhaj meminta petugas daerah mempercepat verifikasi istitaah kesehatan sebagai syarat wajib penyelenggaraan haji. Calon jemaah yang belum menjalani pemeriksaan atau belum mendapat kepastian hasil diimbau tidak menunda proses dan segera berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan serta petugas setempat.

2. Status Kepesertaan JKN Belum Aktif

Ian memasukkan pengecekan kepesertaan JKN ke dalam langkah percepatan pelunasan Bipih oleh petugas daerah. Calon jemaah dapat mengecek statusnya melalui kanal resmi BPJS Kesehatan dan segera mengurus penyelesaian jika kepesertaan belum aktif.

Meski demikian, pengecekan status JKN tidak otomatis berarti penetapan kelayakan pembayaran. Jemaah tetap perlu merujuk pada ketentuan resmi terkait syarat pelunasan dan keberangkatan.

3. Hambatan Perbankan dan Administrasi

Petugas diminta mengidentifikasi hambatan akses perbankan, kelengkapan dokumen, serta ketidaktahuan prosedur sejak dini agar jemaah tidak menumpuk penyelesaian menjelang tenggat waktu.

Jemaah yang mengalami kesulitan transaksi dapat langsung menghubungi bank penerima setoran, sedangkan kendala dokumen dan prosedur dikonsultasikan ke petugas Kemenhaj setempat. Ian menegaskan, seluruh solusi penyelesaian wajib memiliki dasar regulasi yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, keuangan, dan hukum.

Kesalahan Data Identitas Bisa Menghambat Penerbitan Visa

Di luar tiga kendala tersebut, Kemenhaj menerapkan prinsip zero error dalam verifikasi dokumen. Kesalahan data identitas berisiko menghambat proses keberangkatan hingga penerbitan visa.

"Identitas jemaah adalah nyawa keberangkatan mereka," tegas Ian.

Calon jemaah perlu mencocokkan informasi identitas pada dokumen administrasi dengan data pendaftaran. Jika ditemukan perbedaan data, jemaah sebaiknya segera melapor kepada petugas berwenang untuk diarahkan perbaikannya.

Optimalisasi Kuota 203.320 Jemaah Reguler

Percepatan pelunasan tahap pertama ini bertujuan mengoptimalkan kuota haji reguler 2027 yang berjumlah 203.320 jemaah. Menurut Kemenhaj, langkah tersebut bukan sekadar mengejar angka keberangkatan, melainkan wujud kepastian layanan pemerintah melalui penguatan koordinasi antara petugas, pemerintah daerah, dan perbankan.

Dengan waktu yang kian sempit, calon jemaah diharapkan bersikap proaktif memastikan kelayakan pelunasan, ketuntasan pemeriksaan kesehatan, keaktifan JKN, serta kelancaran dokumen dan pembayaran agar persiapan keberangkatan tidak terhambat.

Sumber: Kemenhaj RI

Bagikan