Gugatan terhadap kuota 8% Haji Khusus di Mahkamah Konstitusi (MK) memunculkan perdebatan baru. Namun, benarkah persoalannya hanya soal kuota?
Bagi sejumlah kalangan, momentum ini justru menjadi pintu masuk untuk membahas reformasi tata kelola haji secara lebih menyeluruh. Salah satu gagasan yang mengemuka adalah memisahkan peran pemerintah sebagai regulator dan operator penyelenggaraan haji.
Gagasan Pemisahan Peran Pemerintah
Menurut pandangan tersebut, pemerintah sebaiknya berfokus sebagai pembuat kebijakan, pengawas, dan pelindung kepentingan jemaah.
Sementara itu, pelaksanaan operasional Haji Reguler dapat melibatkan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) melalui mekanisme yang transparan, kompetitif, dan tetap berada di bawah pengawasan negara.
Alasan di Balik Usulan Reformasi
Pendekatan ini dinilai berpotensi menciptakan persaingan layanan yang lebih sehat, meningkatkan kualitas pelayanan, mendorong efisiensi biaya, sekaligus mengurangi beban operasional negara.
Di sisi lain, perubahan tersebut tentu memerlukan landasan hukum yang kuat serta masa transisi agar tidak menimbulkan kekosongan tata kelola.
Dengan demikian, perdebatan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan siapa yang mengelola penyelenggaraan haji. Yang menjadi perhatian adalah bagaimana menghadirkan sistem yang lebih adil, profesional, transparan, dan berpihak kepada seluruh jemaah.
Catatan ASPHIRASI: Gugatan Kuota 8% Belum Jadi Kepastian
Selama gugatan atas kuota 8% Haji Khusus masih berjalan di Mahkamah Konstitusi, tidak ada satu pun ketentuan baru yang bisa dipakai sebagai dasar berjualan. Pembahasan yang berkembang bahkan sudah melebar ke gagasan memisahkan peran pemerintah sebagai regulator dan operator, tanda bahwa persoalannya jauh dari selesai. Wacana tetaplah wacana, dan jemaah tidak bisa membeli wacana.
ASPHIRASI berkepentingan agar pembahasan ini tidak berhenti pada rebutan porsi, melainkan sampai pada mutu layanan dan perlindungan jemaah. Jika suatu saat pelaksanaan Haji Reguler lebih banyak melibatkan PIHK, konsekuensinya adalah seleksi yang ketat, pengawasan yang nyata, dan kesiapan yang harus dibuktikan, bukan sekadar pasar yang membesar. Anggota sebaiknya membaca peluang itu bersama beban yang menyertainya.
Praktisnya, jangan menyusun penawaran, janji keberangkatan, atau proyeksi kuota berdasarkan gugatan yang belum diputus, dan jangan menarik uang muka dengan iming-iming tersebut. Gunakan masa ini untuk membenahi hal yang memang berada di tangan sendiri, yaitu kelengkapan dokumen, kualitas pembimbing, dan kejelasan kontrak dengan jemaah. Kepada calon jemaah, sampaikan apa adanya bahwa aturan yang berlaku hari ini yang menjadi dasar paket yang mereka beli.
