Pengelolaan kuota haji kembali menjadi perhatian setelah persoalan alokasi untuk jemaah haji khusus muncul dalam perkara di Mahkamah Konstitusi (MK), sementara pembagian kuota tambahan menjadi bagian dari perkara dugaan korupsi yang kini disidangkan.
Kedua perkara tersebut berada dalam ranah hukum yang berbeda. Namun, keduanya memperlihatkan persoalan yang lebih luas dalam penyelenggaraan haji seperti kesetaraan akses, keberadaan penyelenggara haji khusus, mekanisme penetapan kuota, serta transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembagiannya.
Kuota Haji sebagai Persoalan Pengelolaan
Indonesia memperoleh kuota haji yang jumlahnya terbatas setiap musim haji. Kuota tersebut kemudian dialokasikan melalui dua mekanisme utama:
- Haji reguler
- Diselenggarakan melalui mekanisme haji reguler yang dikelola pemerintah.
- Jemaah masuk dalam sistem pendaftaran dan antrean keberangkatan.
- Masa tunggu dapat berbeda antarwilayah dan berlangsung panjang karena jumlah pendaftar dibandingkan dengan kuota yang tersedia.
- Haji khusus
- Diselenggarakan melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang memiliki izin.
- Jemaah memperoleh layanan penyelenggaraan haji khusus melalui PIHK.
- Mekanisme keberangkatannya berbeda dari haji reguler, termasuk dalam hal masa tunggu dan layanan yang diterima.
Perbedaan mekanisme tersebut kemudian berhadapan dengan persoalan akses. Masa tunggu haji reguler di sejumlah daerah dapat berlangsung panjang, sementara haji khusus menawarkan mekanisme keberangkatan yang berbeda.
Perbedaan itu menjadi salah satu dasar munculnya gugatan terhadap ketentuan kuota haji khusus di MK. Pemohon Perkara Nomor 264/PUU-XXIV/2026 mendalilkan bahwa pengaturan tersebut menimbulkan perbedaan akses berdasarkan kemampuan ekonomi dan berdampak pada hak konstitusional warga negara. (mkri.id)
Dalil tersebut masih merupakan argumentasi pemohon dan belum menjadi kesimpulan hukum MK.
Di Sisi Lain, Ada Persoalan Tata Kelola
Persoalan pengelolaan kuota juga terlihat dari perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan tambahan kuota haji untuk pelaksanaan 2024.
Dalam sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa, 11 Agustus 2026, jaksa memaparkan konstruksi perkara mengenai proses pengisian dan pembagian kuota tambahan tersebut.
Jika gugatan di MK mempertanyakan bagaimana alokasi bagi haji khusus seharusnya ditempatkan dalam sistem yang menjamin kesetaraan warga negara, perkara korupsi tersebut menyoroti bagaimana keputusan mengenai kuota dibuat dan dijalankan.
Dengan demikian, isu kuota tidak berhenti pada persoalan hasil pembagian. Mekanisme pengambilan keputusan, dasar kebijakan, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut juga menjadi bagian dari persoalan tata kelola.
Antara Kesetaraan dan Eksistensi Haji Khusus
Direktur Eksekutif Semangat Advokasi Indonesia (SAI) Ali Yusuf sebelumnya menyampaikan pandangan bahwa keberadaan PIHK tidak semestinya dipandang sebagai bentuk diskriminasi dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Ali mengaitkan keberadaan PIHK dengan sejumlah ketentuan dalam UUD 1945, untuk membangun argumentasinya, antara lain:
- Pasal 27 ayat (1): Ali menilai ketentuan mengenai kesamaan kedudukan warga negara di dalam hukum juga memberikan ruang bagi badan hukum, termasuk PIHK.
- Pasal 27 ayat (2): Menurut Ali, ketentuan mengenai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak memberikan perlindungan terhadap keberadaan PIHK dalam menjalankan usahanya.
- Pasal 28D ayat (1): Ali mengaitkan prinsip kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum dengan penyelenggaraan haji reguler maupun haji khusus.
- Pasal 29 ayat (2): Ali menyebut ketentuan mengenai kebebasan beragama dan beribadah sebagai jaminan bagi jemaah haji reguler maupun khusus.
Menurut Ali, keberadaan haji khusus juga berkaitan dengan prinsip istita'ah atau kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji. Ia berpendapat bahwa jemaah haji khusus memiliki kemampuan finansial untuk membiayai penyelenggaraan ibadahnya secara mandiri.
Ali juga menilai persoalan masa tunggu haji reguler berkaitan dengan sistem penyelenggaraan haji secara keseluruhan dan tidak semata-mata disebabkan oleh keberadaan kuota haji khusus.
Pandangan mengenai hubungan antara istita’ah, pembiayaan haji, dan masa tunggu tersebut merupakan argumentasi Ali Yusuf dalam menanggapi polemik ini, bukan kesimpulan hukum dari MK.
Persoalan Utamanya Bukan Sekadar Besaran Kuota
Dalam konteks tersebut, setidaknya terdapat beberapa kepentingan yang harus dikelola secara bersamaan:
- Kesetaraan akses, terutama bagi jemaah yang telah menunggu keberangkatan dalam waktu lama.
- Eksistensi haji khusus, yang menjadi bagian dari sistem penyelenggaraan haji dan melibatkan PIHK.
- Kepastian aturan, agar perubahan kebijakan kuota memiliki dasar yang jelas.
- Transparansi proses, sehingga keputusan pembagian kuota dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.
- Akuntabilitas, terutama ketika pemerintah menetapkan kebijakan yang berdampak pada ribuan calon jemaah.
Dengan kerangka tersebut, perdebatan mengenai kuota haji tidak cukup diselesaikan hanya dengan membandingkan proporsi antara jemaah reguler dan haji khusus.
Menunggu Arah Kebijakan dan Putusan MK
Hingga informasi resmi terakhir, Perkara Nomor 264/PUU-XXIV/2026 mengenai Ketentuan alokasi kuota haji khusus sebesar 8 persen yang diatur dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, masih berada dalam proses pemeriksaan.
Kepastian mengenai konstitusionalitas Pasal 64 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2025 akan ditentukan melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, baik keberlanjutan alokasi 8 persen maupun konsekuensi hukum dari permohonan tersebut masih menunggu keputusan resmi MK.
Catatan ASPHIRASI: Kuota Haji Khusus Belum Berhenti Diuji
Dua perkara berjalan bersamaan dan keduanya menyentuh dasar kerja PIHK. Alokasi kuota haji khusus sebesar 8 persen sedang diuji di Mahkamah Konstitusi, sementara pembagian kuota tambahan menjadi bagian dari perkara dugaan korupsi yang mulai disidangkan. Sepanjang keterangan yang tersedia, keduanya belum sampai pada kesimpulan.
ASPHIRASI mengingatkan anggotanya bahwa dalil pemohon maupun pandangan yang membela keberadaan PIHK sama-sama masih berupa argumentasi, bukan putusan. Menjadikan salah satunya sebagai jaminan kepada calon jemaah sama saja memindahkan risiko persidangan ke pundak orang yang membayar. Asosiasi juga menilai tuntutan transparansi dalam pembagian kuota tidak hanya berlaku ke atas, tetapi juga ke dalam, pada catatan penyelenggara sendiri.
Untuk sekarang, jangan mencantumkan janji ketersediaan kuota atau kepastian tahun keberangkatan dalam materi penawaran haji khusus. Sampaikan kepada jemaah bahwa ketentuan kuota sedang berada dalam pemeriksaan, dan tuliskan dalam kontrak apa yang terjadi bila ketentuan itu berubah. Rapikan pula dokumentasi pendaftaran agar proses setiap nama dapat ditelusuri bila sewaktu-waktu ditanyakan.
