
Ancaman pidana yang dikaitkan dengan umroh mandiri dalam undang-undang ditujukan kepada orang yang tanpa hak bertindak sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), bukan kepada jemaah yang berangkat sendiri. Pasal 122 UU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 14 Tahun 2025 mengancam pelakunya dengan penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak kategori VI. Umrah mandiri sendiri jalur sah menurut Pasal 86 ayat (1) huruf b.
Begitulah rumusan pasalnya, dan begitu pula sikap DPR serta pemerintah di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, batas antara koordinator rombongan keluarga dan orang yang "bertindak sebagai PPIU" masih diuji di MK dalam perkara 239/PUU-XXIV/2026, yang sampai 10 November 2026 belum kami temukan putusannya.
Apa yang dimaksud umrah mandiri?
Permen Haji dan Umrah (PMHU) Nomor 4 Tahun 2025, yang ditetapkan 20 November 2025, mendefinisikan Ibadah Umrah Mandiri sebagai umrah yang dilakukan seseorang yang bertanggung jawab sendiri mengatur ritual ibadah, visa, tiket pesawat, akomodasi, konsumsi, transportasi, dan asuransi di Arab Saudi dari penyedia layanan melalui Sistem Informasi Kementerian. Pasal 43 PMHU itu menambahkan bahwa perjalanan umrah secara mandiri dilakukan perorangan.
Umrah mandiri berbeda dengan paket hemat. Pada paket hemat, jemaah tetap berada dalam tanggung jawab travel berizin.
Apa isi pasal pidana UU Haji dan Umrah yang dikaitkan dengan umrah mandiri?
Pasal yang dipersoalkan adalah pasangan Pasal 115 dan Pasal 122: yang pertama memuat larangan, yang kedua ancaman pidananya. Pasal 124 menyangkut uang setoran jemaah.
- Pasal 115: "Setiap Orang dilarang tanpa hak bertindak sebagai PPIU mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jemaah Umrah."
- Pasal 122: pelanggar Pasal 115 dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak kategori VI. Dalam KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023), denda kategori VI paling banyak Rp2 miliar.
- Pasal 124: setiap orang yang tanpa hak mengambil sebagian atau seluruh setoran jemaah umrah, sebagaimana dilarang Pasal 117, dipidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak kategori VI.
Subjeknya "Setiap Orang", yang menurut pemerintah mencakup perseorangan dan korporasi. Unsurnya harus terbukti seluruhnya: tanpa hak, bertindak sebagai PPIU, serta mengumpulkan dan/atau memberangkatkan jemaah umrah. Kedua pasal ini sudah ada sejak UU 8/2019; menurut Hakim Konstitusi Arsul Sani, UU 14/2025 hanya mengubah rumusan dendanya dari nominal rupiah menjadi kategori.
Apakah jemaah umrah mandiri bisa dipidana?
Menurut DPR dan pemerintah, tidak, selama perjalanan itu memang untuk diri sendiri dan tidak dijalankan sebagai usaha. Di sidang MK 28 Juli 2026, anggota Komisi III DPR Abdullah menyatakan Pasal 115 secara a contrario tidak ditujukan untuk mengkriminalisasi jemaah umrah mandiri yang mengajak, mengoordinasikan, atau mendampingi keluarga dan kerabat.
DPR menyebut dua pembeda: tidak ada motif komersial sebagai badan usaha pencari laba, dan tidak ada peran sebagai biro perjalanan yang menjual paket layanan menyeluruh kepada publik. Mengajak anggota keluarga, membantu mengurus visa keluarga, atau membuat grup WhatsApp disebut DPR bukan tindakan PPIU.
Pemerintah, lewat keterangan yang dibacakan Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf pada 5 Agustus 2026, memaknai "bertindak sebagai PPIU" sebagai perbuatan sengaja mengumpulkan dan/atau memberangkatkan jemaah melalui penyedia layanan yang tidak terdaftar dan tidak berizin sebagai PPIU. Unsur "tanpa hak" antara lain berupa menghimpun dana jemaah untuk keuntungan.
Ahli yang dihadirkan pemerintah, Harkristuti Harkrisnowo, mengingatkan pasal itu tidak boleh dipakai untuk menghukum orang yang sekadar membantu keluarga berumrah mandiri, tetapi batasnya jangan terlalu sempit sehingga penyelenggaraan tanpa izin lolos karena diklaim nonkomersial (Antara, 1 September 2026). Kemenhaj juga menyatakan pada 29 September 2026 bahwa umrah mandiri dibatasi paling banyak 8 orang per kelompok lewat sistem Nusuk Masar, dan koordinasi perjalanan berulang tanpa kejelasan dilarang.
Bagaimana status uji materi di Mahkamah Konstitusi?
Perkara 239/PUU-XXIV/2026 diregistrasi 19 Juni 2026. Pemohonnya, seorang dosen fakultas hukum yang khawatir dipidana karena mengoordinasikan umrah mandiri bersama keluarga, meminta Pasal 115 dan 122 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.
- 28 Juli 2026: DPR menyampaikan keterangan dan menyatakan kedua pasal tidak bertentangan dengan UUD 1945.
- 5 Agustus 2026: pemerintah meminta MK menolak permohonan. Hakim meminta penjelasan tambahan, antara lain batas "bertindak sebagai PPIU" dan apakah Pasal 122 pernah dipakai dalam perkara konkret sejak 2019.
- 1 September 2026: sidang pemeriksaan terakhir dengan keterangan ahli pemerintah. Para pihak diberi waktu menyerahkan kesimpulan paling lambat 9 September 2026.
Sampai 10 November 2026, kami belum menemukan putusan perkara ini. Artinya, keterangan DPR dan pemerintah di atas masih berstatus keterangan pihak dalam persidangan, bukan tafsir yang mengikat.
Perkara lain tentang pasal-pasal umrah mandiri, Nomor 47/PUU-XXIV/2026, diputus 16 Maret 2026 dengan amar tidak dapat diterima karena permohonannya dinilai kabur. MK tidak sampai menilai pokok perkaranya.
Keterangan DPR di persidangan diulas dalam berita DPR sebut pasal pidana tidak menyasar jemaah umrah mandiri.
Pertanyaan hakim tentang batas keduanya ada di ulasan umrah mandiri vs PPIU ilegal.
Apa syarat dan cara berangkat umrah mandiri?
Syaratnya diatur Pasal 87A UU, prosedurnya dirinci PMHU 4/2025.
- Penuhi syarat dasar: beragama Islam, paspor berlaku paling singkat enam bulan dari tanggal keberangkatan, tiket pesawat pergi dan pulang yang tanggalnya jelas, surat keterangan sehat dari dokter, serta kartu JKN aktif sesuai Pasal 44 PMHU.
- Miliki visa dan bukti pembelian paket layanan dari penyedia layanan melalui Sistem Informasi Kementerian, sesuai Pasal 87A huruf e UU.
- Daftar sebagai jemaah umrah mandiri di Sistem Informasi Kementerian paling lambat 7 hari kerja sebelum berangkat. Petugas memverifikasi dokumen, lalu jemaah mengunduh kartu identitas elektronik yang berlaku 30 hari kalender.
- Ambil asuransi sendiri untuk risiko gagal berangkat atau pulang serta keselamatan jiwa, kesehatan, kecelakaan, dan barang bawaan, sesuai Pasal 59 PMHU.
- Ajukan izin umrah lewat aplikasi Nusuk, lalu laporkan realisasi layanan yang diterima kepada Kemenhaj melalui Sistem Informasi Kementerian, sesuai Pasal 60 PMHU.
Perlindungannya tidak sama dengan jemaah PPIU
Pasal 96 ayat (5) UU, sesuai penomoran naskah resminya, memberi jemaah dan petugas umrah lima jenis pelindungan, tetapi mengecualikan jemaah umrah mandiri dari pelindungan layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi serta pelindungan jiwa, kecelakaan, dan kesehatan. Pasal 97 juga mengecualikan mereka dari kompensasi dan ganti rugi atas layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi.
Yang tetap didapat adalah pelindungan sebagai warga negara Indonesia di luar negeri, hukum, dan keamanan, termasuk pendampingan perwakilan RI untuk penyelesaian dokumen perjalanan (Pasal 59 PMHU). Pasal 88A UU juga memberi jemaah mandiri hak atas layanan sesuai perjanjian tertulis dengan penyedia layanan dan hak melapor kekurangan layanan kepada Menteri.
Berapa biaya umrah mandiri?
Tidak ada angka tetap, karena setiap komponen dibeli terpisah. Pada 29 September 2026, Kemenhaj menyebut rencana batas bawah harga umrah sekitar Rp27 juta berlaku juga bagi umrah mandiri. Rinciannya ada di ulasan biaya umroh 2027 per orang.
Risiko praktis yang perlu diperhitungkan
- Salah jenis visa atau salah prosedur izin, yang dapat berujung penolakan di bandara.
- Penipuan agen daring lintas negara yang menjual voucher hotel atau izin fiktif.
- Ibadah tidak sempurna karena keliru menentukan miqat atau urutan pelaksanaan tanpa pembimbing.
- Tidak ada penyelenggara yang bertanggung jawab saat jemaah sakit, tersesat, atau wafat.
Catatan ASPHIRASI
ASPHIRASI memandang jemaah yang memilih umrah mandiri bukan pelanggar hukum dan tidak semestinya ditakut-takuti dengan pasal pidana. Yang perlu diwaspadai adalah tawaran yang mengaku mandiri tetapi menghimpun uang dari banyak orang dan menjual paket lengkap tanpa izin PPIU, karena tidak ada penyelenggara yang memikul kewajiban hukum bila perjalanan gagal.
Bagi anggota, sampai MK memutus, jangan mengubah skema layanan atau materi promosi berdasarkan tafsir sepihak atas jalannya sidang. Perusahaan yang mengurus visa, menyusun jadwal, dan menerima pembayaran berposisi sebagai penyelenggara dengan seluruh kewajibannya, dan izin tidak boleh dipinjamkan kepada pengumpul jemaah. Nilai paket travel berizin terletak pada tanggung jawab yang tidak ada di jalur mandiri.
Bagi keluarga yang berangkat bersama, garis yang aman mengikuti keterangan DPR dan pemerintah: setiap jemaah mendaftar dan membayar atas namanya sendiri, koordinator tidak menghimpun dana dari masyarakat luas, dan tidak mengambil keuntungan dari pengurusan itu.
Catatan mengenai kemutakhiran data
Data dalam panduan ini diperiksa pada 10 November 2026 dari naskah UU Nomor 14 Tahun 2025, PMHU Nomor 4 Tahun 2025, risalah dan ikhtisar putusan MK, rilis Kemenhaj, serta pemberitaan Antara. Putusan MK atas perkara 239/PUU-XXIV/2026 dapat mengubah penafsiran Pasal 115 dan 122. Periksa perkembangan terbaru di laman resmi MK dan Kemenhaj sebelum mengambil keputusan.




